Sementara Ketua Komisi D DPRD Kendal Mahfud Sodiq mengatakan, PPDB dengan sistem zonasi ini dinilai tidak relevan. Pasalnya, fakta di lapangan sistem zonasi tidak sepenuhnya mengakomodir peserta didik di sekitar wilayah sekolah. Bahkan, sempat ditemukan manipulasi data oleh orang tua siswa untuk memenuhi keinginan sekolah yang dituju.
“Meski pakai sistem zonasi, kenyataannya masih banyak celah untuk menuju sekolah yang diinginkan. Seperti memanipulasi data atau dengan surat rekomendasi domisili. Ini tidak relevan,” ungkapnya.
Mahfud menjumpai satu kasus di Kendal, seorang anak tidak bisa masuk ke sekolah negeri manapun. Lantaran wilayah tinggalnya tidak terdaftar dan tidak masuk dalam sistem zonasi di sekolah negeri. Itu berada di Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh.
“Di sana kan sama sekali gak ada SMA negeri. Dan di sebelahnya, Kecamatan Kangkung itu juga tidak ada SMA negeri. Adanya swasta LP Ma’arif. Itu menjadi PR buat kita. Saya harap pemerintah pusat melalui Kemendikbud untuk mengevaluasi betul sistem zonasi ini,” pintanya.
Di Kota Semarang, empat kecamatan tergolong blankspot, karena tidak memiliki SMA negeri di wilayahnya. Yakni Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari dan Tugu. Tidak hanya itu, calon peserta didik dari wilayah yang memiliki sekolah SMA, juga belum tentu bisa masuk jalur zonasi jika kelurahan tempat domisilinya jauh dari lokasi sekolah.
Misalnya, di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Tembalang. Misalnya rumah calon peserta didik berada di dekat kantor kelurahan Tinjomoyo, maka jarak sekolah dalam zonasi masing-masing SMAN 4 Semarang (6,1 km), SMAN 9 Semarang (7,9), SMAN 12 Semarang (14,0 km), SMAN 15 Semarang (7,8), SMAN 1 Ungaran (13,4 km) dan SMAN 2 Ungaran (15,1).
Dengan jarak etrsebut, kecil kemungkinan calon siswa di Kelurahan Tinjomoyo masuk SMA negeri dari jalur zonasi. Sebagai gambaran, pada PPDB 2022/2023 di SMAN 4 Semarang, jarak terjauh zonasi hanya 1,079 km.
