RADARSEMARANG.COM – Panti rehabilitasi sosial Among Jiwo saat ini menghidupi sekitar 80 warga binaan. Panti ini menampung orang terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di lingkup Kota Semarang.
Kapasitas UPTD Panti Among Jiwo Ngaliyan Kota Semarang semestinya hanya menampung 60 penghuni. Namun tak ada pilihan lain untuk tidak menerima kiriman orang dari luar.
KEPALA UPTD Panti Among Jiwo Tutik Endarwati mengaku tak tega membiarkan mereka terlantar tak terurus tanpa memiliki tempat tinggal di luar sana. “Terenyuh saya lihat mereka. Mesakke Mbak. Nasibnya kurang beruntung,” ungkapnya kepada RADARSEMARANG.COM.
Meski baru tiga bulan menjabat sebagai kepala UPTD, Tutik telah cukup mengenal para warga binaan di dalamnya. Sebelumnya, Tutik bekerja di Dinas Sosial (Dinsos) dan lebih berjibaku dengan hal administratif. Sekarang ia harus terjun langsung.
Memang butuh kesabaran ekstra untuk menangani orang ‘spesial’ seperti ODGJ. Tentu saja, warga binaan yang kebanyakan pengidap skizofrenia tak bisa diajak berkomunikasi layaknya orang waras. Umumnya mereka mengalami halusinasi dan ketakutan. Makanya mereka kerap berbicara sendiri atau meluapkan emosinya secara tiba-tiba.
Koran ini berkeliling panti dan menyaksikan kegiatan penghuni dari balik pintu kaca. Kamar penghuni dibagi berdasarkan tingkat gangguan yang dialami warga binaan. Mulai dari kelompok skizofrenia ringan, sedang, hingga berat. Ruang untuk kondisi sedang dan berat diberi teralis besi pada pintu seperti sel tahanan. “Mereka kan nggak bisa diprediksi, sekarang diam, terus tiba-tiba ngamuk,” jelas Dema, psikolog Panti Among Jiwo.
Pantauan kami, belasan penghuni berjajar di lorong ruangan. Ada yang berdiri, ada yang duduk di kursi, ada pula yang lesehan. Meski berdekatan, mereka hanya diam dan melamun. Bahkan dengan tatapan yang lebih kosong dan hampa dari orang-orang pada umumnya.
Dema mengungkapkan ada banyak faktor yang memicu seseorang terkena gangguan kejiwaan tersebut. Seperti tekanan dan beban hidup yang dialaminya. Sebagian penghuni di sana memiliki latar permasalahan rumah tangga. “Ada yang kerja di luar negeri, ternyata suami di rumah selingkuh, hartanya dibawa kabur,” katanya.
Di samping itu, ada kasus lansia yang dibuang anaknya. Diceritakan sang anak yang bekerja di perpajakan tak mau merawat bapaknya, lantaran istrinya malu dan tak ingin tinggal dengan lansia ODGJ. Sebelumnya, lansia itu sempat mengalami stroke dan harus bed rest. Untungnya ia kini sudah pulih kembali.
Saat koran ini tiba, lelaki tua itu duduk termenung di kursi resepsionis panti selama berjam-jam. Ia membawa tas di tangannya seolah menunggu jemputan. Dema mengatakan ke koran ini bila sang bapak sering berbuat demikian saat rindu keluarga dan ingin pulang. Sayangnya tak ada yang datang.
Masih banyak kisah pahit yang dialami para penghuni panti itu. Khususnya penderita skizofrenia. Kondisinya saat pertama tiba di sana pun bermacam-macam. Kadang dibawa Satpol PP, kadang diantar warga, hingga kiriman dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ).
Biasanya penghuni baru langsung dibantu melacak identitas diri dan mencari keluarganya. Orang terlantar itu dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengumpulkan informasi bila ia pernah mendaftarkan sidik jarinya saat membuat e-KTP.
“Kalau ketemu data keluarga dan alamat, langsung kami bantu memulangkannya. Kalau tidak, ya tinggal di panti. Karena nggak semua sudah mendaftar e-KTP,” jelas Tutik.
Diakuinya pegawai panti harus memiliki jiwa sosial kemanusiaan yang tinggi. Tanpa jiwa seperti itu, pegawai tak akan mampu bertahan. Pasalnya 17 pegawai di sana harus bergantian merawat warga binaan.
Mulai dari menyiapkan pakaian, memandikan, menyucikan pakaian, memberi makan, sampai kegiatan lainnya. Hanya empat pegawai yang merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan 14 lainnya non ASN. Mereka membagi tugas jaga dalam tiga sift.
“Ada sih penghuni yang bisa diajak bersih-bersih, paling 20 persennya. Itu pun tetep nggak bisa diandalkan, mengingat kondisi kesehatan jiwanya seperti itu,” imbuhnya.
Ia sangat berharap jumlah pegawai ASN dan juga perawat di sana dapat ditambah oleh pemerintah. Sehingga pekerjaannya dapat lebih terbantu. Apalagi selama ini hanya ada satu perawat dan mereka sangat kewalahan. Karena kerap kali harus membantu tugas di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya.
Koran ini juga mencoba mengobrol dengan ODGJ ringan. Poto namanya, Ia mengaku rajin membantu pegawai panti dan beribadah. Ia terlihat cukup normal. Hanya agak sulit saat diajak komunikasi. Memerlukan sedikit pengulangan. “Tidak semua omongan ODGJ bisa dipercaya. Kadang yang dibicarakan bercampur antara pengalaman hidup dengan halusinasinya,” kata Dema.
Meski kerap menjadi korban amukan penghuni ODGJ saat kumat, Dema dan pegawai lainnya tak kapok mengurus penghuni. Mereka melarikan ODGJ ke RSJ bila tak sanggup menanganinya. Dema berharap keluarga yang memiliki anggota ODGJ tidak menganggap itu sebagai aib dan terus menstigma buruk. “Sebenarnya mereka bisa sembuh kalau ada dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan,” pungkasnya.
Kebanyakan ODGJ dan PGOT dari Kabupaten/Kota Tetangga
Sebagai Ibu Kota Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang menjadi magnet bagi pendatang dari berbagai daerah untuk mencari nafkah. Tidak hanya orang dengan skill mumpuni, tapi juga para Pengemis, Gelandangan, serta Orang Terlantar (PGOT).
Beberapa kali petugas Satpol PP Kota Semarang menangkap PGOT mulai dari badut, manusia silver, ataupun modus lainnya. Setelah ditangkap, mereka dikirim ke Panti Among Jiwo Ngaliyan untuk didata dan dikembalikan ke keluarga atau daerah masing-masing. Tapi mereka seakan tak jera. Setelah tertangkap, beberapa waktu kemudian tetap kembali dan mangkal di Kota Semarang lagi.
“Kalau bicara Among Jiwo, sebenarnya ini hanya shelter atau penampungan sementara. Kalau ada data diri atau identitas lengkap, kami kembalikan ke daerah asal,” kata Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sematang dr Mada Gautama S.
Biasanya setelah dikembalikan ke daerah asal, lalu dilakukan assessment oleh Dinsos agar tidak kembali ke Semarang atau tidak lagi menjadi PGOT. Perlu diketahui, mayoritas PGOT yang ditemukan di Semarang, berasal dari kabupaten tetangga, sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah terkait.
“Yang jadi masalah adalah mereka menganggap jika apa yang dilakukan ini sebuah pekerjaan. Menurut mereka Semarang ini seksi. Bahkan sempat ada yang kami kembalikan, rumah mereka sudah bagus dan hasil dari bekerja di Semarang,” tuturnya.
Assessment yang dilakukan Dinsos Kota Semarang di Among Jiwo hanya tiga hari. Lalu dikembalikan ke tempat asalnya. Mayoritas mereka dari luar kota. Bahkan, pihaknya jarang menemukan PGOT asli Semarang.
“Misal asli Semarang. Sudah ada koordinasi kota dengan pengampu wilayah cukup bagus. Kami lakukan pendekatan dengan mereka dan keluarganya sehingga tidak kembali lagi ke jalan,” jelasnya.
Disinggung terkait pelatihan bagi PGOT agar tidak kembali ke jalan, Dinsos sampai saat ini belum melaksanakan. Karena perlu ada pendekatan personal, misalnya minat keterampilan mereka dalam bidang apa. Hal ini penting diketahui, agar anggaran pemerintah tidak sia-sia ketika sudah diberikan modal serta pelatihan.
Pelatihan kata dia, dilakukan melalui lintas dinas yang ada di Pemkot Semarang. Di antaranya dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi UMKM. “Misalnya dari Semarang, kami dalami dulu apa yang diinginkan mereka. Ingin usaha atau punya keterampilan apa. Jangan sampai kami paksakan, malah tidak dilakukan dan mereka kembali lagi ke jalan,” bebernya.
Selain PGOT, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga ditangani oleh Dinsos. Hampir sama seperti PGOT. Jika ketika menemukan orang gila, lalu dibawa ke Among Jiwo. Akan dilakukan pendataan, salah satunya dengan finger print. Jika menemukan alamat rumah atau identitasnya, akan dikembalikan ke keluarga atau kabupaten/kota terkait.
Celakanya dari 100 persen ODGJ yang ada di Among Jiwo, sekitar 20 atau 30 persennya tidak memiliki data diri. Bahkan, tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Kalau keluar identitas, kami koordinasikan dengan kabupaten/kota asal dan keluarga. Jika tidak, ini yang jadi PR kami. Akhirnya mau tidak mau ya kami rawat,” tuturnya.
Dinsos tidak bisa kaku dengan PGOT dan ODGJ yang beberapa kali tertangkap. Semua tetap dilakukan koordinasi dengan Dinsos Kabupaten/Kota tempat asal mereka. Apalagi jika PGOT ini tidak memiliki rumah dan sanak keluarga. Maka, sesuai Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yakni fakir miskin dan orang-orang terlantar menjadi tanggung jawab negara. “Termasuk ODGJ tadi, kalau tanpa identitas, kami nggak tahu dari mana ya kami openi. Karena ini merupakan amanah undang-undang,” tegasnya.
Ditanya terkait keterisian Among Jiwa, kata Mada, shelter milik Pemkot Semarang ini sebenarnya memiliki kapasitas 60 orang saja. Namun saat ini ada sekitar 80 orang yang tinggal disana. Mayoritas tidak memiliki identitas.
“Ini overload. Tapi kami maksimalkan ruang yang ada. Misalnya menambah bed. Kalau pengembangan mungkin menambah ruangan. Soalnya masih banyak tempat yang bisa dimaksimalkan. Kalau wacana membangun di Jabungan, saya belum tahu,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Rahmulyo Adi Wibowo menjelaskan, jika Among Jiwo ini hanya digunakan sebagai shelter ketika ada PGOT ditemukan. “Jadi kalau ODGJ tentu susah ya kalau mau diajarkan keterampilan,” katanya.
Terkait temuan non ODGJ misal pengemis, manusia silver, badut, ataupun pengamen, kata politikus PDI Perjuangan ini, memang menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Apalagi setelah ditangkap, lalu dikembalikan ke kabupaten/kota asal, mereka tetap kembali lagi ke Semarang. “Di sini harus ada peran dari Pemprov Jateng. Misalnya memberikan pelatihan kepada mereka ataupun memberikan ruang, ini lebih efektif,” tuturnya.
Disinggung terkait overload-nya Among Jiwo, pria yang akrab disapa Bowo ini belum bisa berbicara banyak. Yang jelas, Komisi D DPRD Kota Semarang, akan mencoba melihat kondisi secara langsung dalam waktu dekat ini. “Mungkin dalam waktu dekat kami kesana, melihat kondisinya dan mencari titik temu masalah yang ada di sana,” pungkasnya. (taf/den/ida)
