RADARSEMARANG.COM – Antisipasi banjir dan kekeringan banyak dibangun kolam retensi atau embung. Pemkot Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) membangun puluhan embung di sejumlah kecamatan.
Selain bisa menampung air saat banjir, embung bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian, serta cadangan air ketika musim kemarau. “Ke depannya selain fungsi mengurangi banjir, tempat resapan, serta untuk sistem pengairan, embung juga bisa digunakan sebagai salah satu objek wisata,” kata Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) DPU Kota Semarang Dani Dwi Tjahjono kepada RADARSEMARANG.COM.
Ia mencontohkan, daerah yang kerap digenangi banjir seperti wilayah Muktiharjo Kidul, tahun ini dibangun delapan embung sesuai detail engineering design (DED), serta dilakukan pemeliharaan agar cakupan dan tampungan air lebih besar saat musim hujan nanti.
“Saat ini, dua embung sudah dibangun lengkap dengan pagar di sekelilingnya, serta pompa pengurasan. Dua embung ini menjadi embung utama. Sedangkan enam embung lainnya akan dibangun berupa embung resapan,”jelasnya.
Di wilayah Pedurungan juga dilakukan pembangunan dua embung pada tahun ini. Lokasinya di sekitar Hotel Horison Nindya. Selain itu, juga dilakukan pengerukan embung di kawasan Penerbad. “Musim kemarau ini kita kebut agar saat musim hujan bisa dimanfaatkan,” katanya.
Di wilayah Semarang atas, seperti Mijen dan Gunungpati, embung yang dibangun juga memiliki fungsi tambahan yakni untuk pengairan lahan pertanian.
Menurut Dani, pada tahun depan, di wilayah Wates juga akan dibangun tiga embung besar. Fungsinya sama untuk resapan, serta pengairan lahan pertanian. “Fungsi lainnya adalah sebagai tempat wisata, seperti di Wonolopo, Mijen, perekonomian warga juga bisa terdongkrak. Bisa juga untuk perikanan, dengan menyebar benih ikan,”ujarnya.
Diakui, membuat embung ataupun kolam retensi tidaklah mudah. Kendala utama, menurut dia, adalah pengadaan lahan seperti di wilayah Meteseh dan Klipang.
Pantauan RADARSEMARANG.COM di Embung Patemon, Gunungpati. Embung yang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana ini tampak ramai dikunjungi masyarakat untuk memancing. Beberapa waktu lalu sebelum pandemi, kawasan embung digunakan sebagai tempat wisata.
“Selain untuk fungsi resapan, embung ini juga untuk mengaliri lahan pertanian yang ada di wilayah Patemon dan sekitarnya,” kata Hilda Prasetyo, warga sekitar.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan, memasuki musim kemarau ini, pemkot harus melakukan pemetaan wilayah pasca banjir lalu. “Karena saat inilah ada kesempatan melakukan normalisasi sungai, saluran, bahkan membangun embung,” jelasnya.
Termasuk antisipasi wilayah yang berpotensi kesulitan air atau kekeringan, pemkot harus menyiapkan air baku untuk kepentingan masyarakat sembari menunggu proyek SPAM Semarang Barat rampung, dan bisa digunakan. “Nah wilayah yang sulit air baku dan pertanian ini harus dihitung oleh pemkot, dan diprediksi berapa kebutuhannya seperti di Gunungpati, Tembalang, dan lainnya,” katanya
Jika sudah dilakukan pemetaan, serta langkah antisipasi terkait titik dan kebutuhan, alokasi saat terjadi kekeringan ini bisa dipenuhi melalui PDAM, Pemadam Kebakaran, Disperkrim, DPU dan BPBD untuk menyalurkan air kepada masyarakat. “Dari sisi pertanian, di Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Banyumanik, dan Tembalang bisa disiapkan melalui embung untuk mengairi lahan persawahan agar tidak kesulitan air,” ujarnya.
Di Demak, keberadaan embung menjadi salah satu cara mengatasi dampak kekeringan di musim kemarau. Inipula yang dipraktikkan pemerintah daerah untuk berlomba-lomba membangun embung. Harapannya, supaya lahan pertanian tetap teraliri dengan baik saat musim kemarau. Di Kabupaten Demak, ada puluhan embung yang telah dibangun sejak 2010. Untuk embung ukuran besar dibangun dan menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru). Sedangkan embung ukuran kecil dibangun Dinas Pertanian Pangan. Rata rata kondisi embung baik dan sangat baik.
Kepala Dinputaru Doso Purnomo melalui Kabid Pengelola Sumber Daya Alam (PSDA) Maheswara Winiati mengatakan, embung terbaru yang dibangun Dinputaru di antaranya dari anggaran bantuan gubernur (Bangub). Yang terbaru adalah pembangunan embung Desa Kenduren, Kecamatan Wedung seluas 2 hektare dengan status tanah bondo deso setempat. Kemudian, embung Rowosedo, Desa Sedo, Kecamatan Demak Kota seluas 1,5 hektare dengan status lahan milik Pemprov Jateng. “Untuk embung Rowosedo ini dibangun 2020 lalu,”ujar Mbak Wini, sapaan akrab Maheswara Winiati saat ditemui RADARSEMARANG.COM, di kantornya, Jumat (16/4/2021).
Pembangunan embung diawali pada 2010. Yaitu, dibangun Dinputaru di atas tanah bondo deso Desa Jatirogo, Kecamatan Bonang seluas 0,7 hektare. Adapun embung yang dibangun sejak 2011 kemudian direvitalisasi -semula masih berupa tanah dan belum ditalut– dengan status tanah bondo deso antara lain, embung Desa Kendaldoyong seluas 1,5 hektare, dan embung Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam seluas 1 hektare. Lalu, embung Desa Donorojo, Kecamatan Demak Kota seluas 0,7 hektare, embung Desa Bungo, Kecamatan Wedung seluas 2 hektare, dan embung Desa Temuroso, Kecamatan Guntur seluas 1 hektare dengan status tanah bondo deso.
Pada 2013, juga dibangun embung Desa Pasir, Kecamatan Mijen seluas 2 hektare, dan embung di Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak Kota seluas 1,3 hektare pada 2015. Ditambah embung Gajah, Kecamatan Gajah seluas 0,4 hektare.“Embung yang kita bangun sementara ini masih fokus untuk irigasi pertanian. Untuk kebutuhan air baku belum ada,”kata Winiati.
Menurutnya, embung yang dibangun dapat menampung air selama 12 bulan. Adapun sumber air diperoleh di antaranya dari limpasan sungai, dan air hujan. Dia menambahkan, tidak semua desa memiliki embung. Sebab, selain harus tersedia lahan, juga harus tersedia sumber air. Embung warga rata rata tidak punya sumber air. “Kalau yang kita bangun bisa memanfaatkan air limpasan sungai,”ujarnya.
Selain embung, untuk memenuhi kebutuhan air tampungan, Dinputaru juga telah mengusulkan pembangunan long storage di Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam dengan status tanah milik Balai PSDA Seluna dan sumber air dari Avur C.75.
Kepala Dinas Pertanian Pangan Pemkab Demak Ir Wibowo melalui Kasi Lahan dan Irigasi Santoso mengatakan, embung yang ditangani Dinas Pertanian adalah embung dari tanah desa dengan banguann sederhana. Tidak ada talut, dan luasannya lebih kecil.“Manfaat embung ini besar sekali dan sangat membantu lahan pertanian, utamanya yang jauh dari irigasi teknis,”katanya.
Air dari embung disedot pakai mesin diesel, yang kemudian dialirkan ke sawah. Sedangkan, yang mengkoordinasi adalah kelompok tani atau darmatirta masing-masing desa yang ada embungnya. Sumber air tidak hanya dari air hujan, namun dari air parit dan sungai. “Selain embung, kita juga manfaatkan dam parit. Dam parit yang kita tangani ada 64 buah. Sumber air dam parit ini justru lebih banyak karena luas tampungannya memanjang,”ujar Santoso.
Keberadaan embung di pedesaan dinilai mampu menjadi sumber air saat kemarau.
Kepala Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam Gihan Supeno mengatakan, desanya yang menjadi salah satu penerima manfaat pembangunan embung dari Pemprov Jateng. “Embung Kendaldoyong bisa mengcover hampir seluruh areal sawah petani. Di sini ada 2 ribuan petani,”katanya.
Air yang ditampung adalah air hujan, dan sumber air dari Bendung Gelapan dan Waduk Kedungombo. Embung dikelola Darma Tirta dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang kemudian air disedot dan disalurkan melalui saluran tersier.
“Sejak 2014, desa kami tidak kekurangan air. Bahkan, tampungan air berlebih. Jadi, terasa betul manfaat embung ini,”kata Gihan.
Untuk mempermudah akses jalan ke embung Kendaldoyong ini, pemerintah desa menganggarkan dana Rp 500 juta. “Kita bangun jalan beton agar saat hujan jalan tidak becek,”ujar Gihan, mantan politisi Partai Demokrat ini.
Pemprov Jateng Sudah Bangun 90 Embung
Planing pembangunan 11 embung oleh Pemprov Jateng di 2019 lalu, sampai sekarang sudah terealisasi 9 embung. Dua embung lainnya belum terealisasi lantaran terjadi gagal lelang. “Waktunya tidak cukup,” ujar Kepala Dinas Pusdataru Jateng Eko Yunianto, Minggu (18/4/2021).
Adapun dua embung yang tidak terkejar pembangunannya tersebut berlokasi di Kabupaten Wonogiri.
Seperti diketahui, pembangunan 11 embung tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kekeringan. Embung itu berfungsi sebagai cadangan air. Karenannya, awal grand design pembangunan 11 embung itu dipilih khusus wilayah yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau.
Di antaranya, Kabupaten Wonogiri, Demak, Kendal, Tegal, Pati, dan Purbalingga. Jika di total keseluruhan, jumlah embung yang sudah dibangun Pemprov Jateng sejak 2018 sampai 2021 sebanyak 90 embung. Rinciannya, pada 2018 sebanyak 81 embung, dan 2019 dibangun 9 embung.
Dijelaskan lebih lanjut, saat musim kemarau, embung berfungsi sebagai tadah hujan. Kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Baik untuk pengairan tegalan ataupun konsumsi sehari-hari. Di beberapa daerah tersebut memang kerap terjadi krisis air baku.
“Dulunya embung untuk pengairan tanaman ekonomi tinggi, seperti kelengkeng dan buah naga. Namun sekarang ada kesenjangan kekeringan air bersih, sehingga konsep embung harus dihadirkan di tempat yang membutuhkan,” terangnya.
Adapun anggaran yang digunakan untuk membangun satu buah embung sekitar Rp 2,5 miliar sampai Rp 3 miliar dengan perhitungan luas lahan yang dibutuhkan sekitar satu hektare.
Pembangunan embung tersebut dilakukan baik di bawah BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan lainnya. Ada tiga wilayah di Jateng yang mengalami kondisi kekeringan ekstrim. Yakni, Kebumen, Klaten, dan Wonogiri. Ketiga wilayah tersebut mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan yang terpantau dari monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) di Dasarian III Juli 2020. Sehingga dengan pembangunan embung tadah hujan tersebut diharapkan dapat mengamankan stok air baku di wilayah-wilayah tersebut. (den/hib/ewb/akm/aro)
