RADARSEMARANG.COM – Taman Mini Jawa Tengah di kompleks Grand Maerakaca kondisinya memprihatinkan. Sejumlah anjungan rumah adat dari 35 kabupaten/kota tidak terawat. Apalagi setelah pengelolaannya dilepas oleh pihak kabupaten/kota dan diserahkan ke PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah.
Sugiarto tak bisa menutupi rasa sedihnya. Banyak anjungan rumah adat di Grand Maerakaca kini tutup. Kalau pun dibuka, kini kondisinya kurang terawat. Banyak bagian rumah adat yang dipenuhi debu. Lantai, meja, kursi, jendela dan perabotan yang ada. Lantai juga penuh kotoran burung dan kelelawar. Lingkungan rumah adat kotor. Penuh ilalang. Saluran air menggenang. Warnanya hijau penuh lumut.
“Saya sedih, Mas. Sekarang banyak anjungan rumah adat yang tutup dan tidak terawat. Ini setelah pengelolaannya diserahkan ke PRPP. Kalau dulu masih ada pegawai Dinas Pariwisata kabupaten/kota yang ditugaskan di sini. Mereka merawat rumah adat daerah masing-masing,” kata Sugiarto, yang menjaga rumah adat Kudus.
Menurut pria yang ditugaskan di rumah adat Kudus sejak 1990 ini, sekarang tinggal lima kabupaten yang belum menyerahkan pengelolaan aset rumah adat itu ke PRPP, yakni Kabupaten Kudus, Jepara, Boyolali, Karanganyar dan Sragen.
“Bupati Kudus nggak mau aset ini dikelola PRPP. Sehingga sampai sekarang tidak diserahkan,” tegas PNS Pemkab Kudus yang akan pensiun 2025 ini.
Pengamatan koran ini, anjungan Kabupaten Kudus ini cukup terawat. Bangunan penuh ukiran ini juga masih menjadi favorit pengunjung untuk berfoto-foto. Saat RADARSEMARANG.COM datang kemarin, masih dipakai foto prewedding calon pengantin. Bagian dalam perabotan ukiran juga masih tampak bersih. Foto Bupati Kudus nonaktif M Tamzil, dan Wakil Bupati Hartopo yang sekarang menjadi Plt Bupati Kudus terlihat diletakkan di kursi. “Iya, belum dipasang lagi,” katanya.
Sedangkan foto-foto Bupati Kudus dari masa ke masa terpasang di dinding kayu. Di bagian kiri, juga terdapat kamar ber-AC dengan satu tempat tidur. “Dulu Pak Bupati Musthofa (bupati lama, Red) sering istirahat di situ kalau ke Semarang,” ujarnya.
Kondisi ini berbeda dengan sejumlah anjungan rumah adat lainnya. Pantauan RADARSEMARANG.COM, kotoran kelelawar banyak mengotori lantai bangunan rumah adat. Ini memberi kesan kumuh, seolah telah ditinggalkan pengelolanya.
Seperti di anjungan Banjarnegara, Wonosobo dan Kabupaten Tegal. Kotoran kelelawar dibiarkan menumpuk begitu saja oleh petugas kebersihan. Tergeletak di sudut-sudut lantai bangunan. Sehingga beberapa pengunjung menutup hidung.
“Di sini yang bagian kebersihan ada sekitar 13-15 orang. Saya sendiri bagian membersihkan jalan di antara rumah adat,” kata Khoiron, petugas kebersihan, warga Mangkang Wetan.
Di rumah adat Kota Tegal, saluran air di bagian samping dan depan tampak kumuh. Air menggenang, warnanya hijau, dan berbau. Pun dengan replika Waduk Cacaban di anjungan Kabupaten Pemalang juga tidak terawat.
“Airnya hitam dan kotor, penuh sampah. Padahal replika waduk ini di jalan utama setelah keluar dari wahana Lumina. Habis lihat bangunan bagus, kok lihatnya beginian,” keluh Widuri, pengunjung asal Demak.
Selain itu, kondisi anjungan di bagian belakang banyak yang rusak. Dinding ambrol dan lantai terkelupas, salah satunya di anjungan Kabupaten Wonosobo. Replika Telaga Menjer terlihat rusak parah. Tidak dapat diisi air kembali. Pun dengan beberapa replika danau di anjungan kabupaten lain. Rumput juga tumbuh liar, seperti di sekitar rumah adat Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.
Replika Candi Borobudur di anjungan Kabupaten Magelang juga memprihatinkan. Dinding candi ambrol, termasuk bagian stupanya, ambles. Kesan gagah dari candi tersebut hilang, padahal lokasinya berada di ketinggian di atas gundukan tanah sekitar dua meter.
Tak hanya itu, anjugan Kabupaten Temanggung yang dulu terbakar hingga kini hanya menyisakan puing-puing bangunan. Tidak ada tanda-tanda akan dibangun kembali. Rumput liar tumbuh tinggi di puing-puing bangunan tersebut.
Sejumlah rumah adat yang kemarin buka, juga tak ada penunggunya. Terkesan dibiarkan saja. Padahal pengunjung membutuhkan informasi. Rumah adat itu juga hanya blong-blongan. Tak ada barang atau kerajinan khas yang dipamerkan. Seperti anjungan Kota Semarang. Hanya aula tanpa ada ciri khas Kota Semarang. Anjungan Kabupaten Kendal, terdapat gebyog dan meja ukiran. Ada beberapa guci gerabah tapi tak terurus. Kamar di bagian belakang juga terlihat kumuh. Tak ada seorang pun yang menjaga.
Minggu (27/9/2020), pengunjung Grand Maerakaca sebenarnya relatif ramai. Itu terlihat dari puluhan mobil dan ratusan motor pengunjung di area parkir PRPP. Namun begitu membeli tiket seharga Rp 15 ribu dan masuk, pengunjung rupanya lebih memfavoritkan datang ke Lumina dan track mangrove. Sedangkan untuk anjungan rumah adat kabupaten/kota di Jateng, sepertinya hanya di jalur yang dilewati saja setelah dari wahana rumah adat dari lima negara dan tiga benua di Lumina. Itu pun rata-rata hanya berteduh di tengah terik siang (27/9/2020).
Kondisi sepi di sela-sela rumah adat ini justru banyak dimanfaatkan pengunjung untuk berpacaran. Seperti saat wartawan koran ini melintas di jalan antara anjungan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Sepasang kekasih sedang bermesraan dan bercumbu di tempat umum. Termasuk di salah satu gazebo di antara anjungan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Bahkan, tak segan mereka saling berciuman.
Pengunjung asal Blora, Riska, mengaku baru kali pertama datang ke Grand Maerakaca. Ia datang karena penasaran dengan wahana baru rumah adat lima negara dan tiga benua. “Awalnya penasaran lihat Instagram Explore Semarang. Khusus Lumina, bangunannya sangat menarik, penuh warna-warni. Bagus buat foto selfie,” katanya.
Setelah dari Lumina, ia keliling ke anjungan rumah adat. “Saya keliling dari rumah adat Blora sampai Cilacap. Memang ada beberapa yang kurang terawat,” ujarnya.
Pandemi, Perbaikan Anjungan Di-cancel
Grand Maerakaca menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Jawa Tengah. Selain memamerkan rumah-rumah adat dari 35 kabupaten/kota, juga banyak wahana lainnya yang dibuat. Misalnya, yang terbaru adalah Lumina Maerakaca. Sayangnya, banyak anjungan rumah daerah yang bisa dibilang kosong. Pintu-pintu anjungan tertutup, seakan lama tidak digunakan. Padahal ide awal adanya miniatur rumah adat Jateng ini adalah mengenalkan potensi atau produk UMKM. Bahkan, salah satu anjungan, yakni rumah khas Kabupaten Temanggung, rata dengan tanah belum dibangun pasca terbakar pada 2016 silam.
Selain sebagai ruang pamer, anjungan ini juga bisa digunakan atau disewakan. Baik gathering, arisan ataupun acara lainnya. Biayanya pun cukup murah, mulai Rp 400 ribu sampai Rp 2 jutaan, sudah bisa menggunakan berbagai fasilitas yang ada di anjungan ini.
“Secara prinsip, semua ajungan ini memang disewakan, tapi tidak untuk penginapan. Hanya untuk acara pernikahan, resepsi, arisan, gathering, dan lainnya. Kalau untuk menginap tidak ada,” kata Direktur PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Titah Listyorini, Minggu (27/9/2020).
Meskipun anjungan memiliki ukuran yang berbeda, misalnya anjungan Rembang yang bisa digunakan untuk 30 orang, dan anjungan Semarang yang paling besar bisa menampung 100 orang.
“Tergantung fasilitasnya, kalau anjungan Semarang, jika ingin menyewa dan memakai pendingin ruangan dibanderol Rp 2 jutaan per hari,” paparnya.
Anjungan, Kota Semarang, Kudus, Rembang dan Sukoharjo, kata dia, menjadi anjungan yang kerap disewa. “Untuk Kudus, biasanya hanya untuk prewedding, yang lainnya kebanyakan gathering,” jelas dia.
Disinggung banyak rumah atau anjungan yang kosong, Titah menjelaskan jika seharusnya kabupaten/kota diminta untuk mengisi window display unggulan daerah masing-masing. Misalnya saja, produk UMKM ataupun yang lainnya.
“Kita sudah berkirim surat dengan kepala daerah masing-masing, untuk mau mengisi display. Ada yang beberapa sudah respon, tapi ada juga belum belum memberikan jawaban. Jadi, memang banyak yang ditutup atau tidak dipakai,” jelasnya.
Pandemi Covid-19, kata Titah, membuat manajemen gagal untuk melakukan renovasi atau membangun kembali anjungan Temanggung yang rata dengan tanah. Termasuk memperbaiki anjungan lain yang mengalami kerusakan.
“Pandemi ini banyak rencana yang cancel, termasuk perbaikan anjungan. Apalagi beberapa bulan kami tutup, sehingga tidak ada pemasukan,” katanya.
Hampir semua anjungan telah diserahkan ke PRPP, sesuai dengan kesepakatan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 2017 lalu. Hanya saja, khusus anjungan Jepara, Kudus, dan Karanganyar belum diserahkan kepada PRPP.
“Tidak ada tindak lanjut, karena kami BUMD dan berstatus PT, jalurnya melalui RUPS. Kami sudah komunikasikan ke bupati masing-masing,” tambahnya.
Padahal, jika diserahkan ke PRPP, tanggungjawab perbaikan dan yang lainnya bisa dicover. Tidak lagi menunggu pengasahan atau alokasi anggaran dari pemerintah daerah. “Betul perbaikan lebih cepat, ndak usah menunggu APBD. Namun kembali lagi perbaikan dilakukan PRPP jika keuangan yang ada memenuhi,”katanya. (yan/jks/den/aro/bas)
