Pemprov Gerakkan SKPD dan Dunia Usaha

RADARSEMARANG.COM, SEBENARNYA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sudah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan pada sejumlah instansi. Dalam hal ini Gubernur Ganjar Pranowo telah memberikan Surat Edaran (SE) kepada para bupati/wali kota, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jateng, termasuk kepada dunia usaha. Baik di sektor produksi maupun jasa, seperti perhotelan dan perbankan. Surat ini berisi ajakan untuk memanfaatkan tenaga surya.

Surat Edaran ini didasari bukti empirik, tenaga surya menjanjikan penghematan bagi penggunanya. Yang sudah-sudah, ada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng mampu menekan pengeluaran kebutuhan listrik hingga 31 persen dengan PLTS atap berdaya 35 KwP. Padahal, belum semua potensi tenaga surya di kantor ini dimanfaatkan secara menyeluruh. Tentu, sangat disayangkan kalau yang dilakukan di Dinas ESDM ini tidak dilakukan di dinas lainnya.

”Dengan pemasangan itu, boleh jadi kami bisa menghemat total BBM dan listrik konvensional. Maka Jateng akan handal. Karena cita-cita Pak Gubernur dalam memimpin Jateng ini memang menciptakan kedaulatan pangan dan energi,” kata Kepala Dinas ESDM Sujarwanto Dwiatmoko saat dijumpai di kantornya jalan Madukoro, Blok AA-BB No.44, Semarang.

”Makanya Pak Gubernur mengajak untuk memanfaatkan tenaga surya untuk kebutuhan listrik,” ujarnya menambahkan.

Saat ini, ia katakan, sudah ada 3 kantor pemerintah yang memanfaatkan tenaga surya. Selain kantor Dinas ESDM, ada juga kantor Bappeda Jateng dan gedung DPRD Provinsi Jateng. Selanjutnya, akan ada 17 SKPD, dinas dan badan, yang merencanakan akan memasang pada 2020 nanti.

Gayung bersambut, ia katakan, PLN sudah menyiapkan meteran-meteran untuk in-out atau untuk eksport dan impor hasil listrik tenaga surya ini. PLN juga siap mengganti di semua pemasangan. ”Jadi PLN distribusi Jateng sudah meyiapkan meteran untuk megganti kalau sudah pasang surya, ini sangat menarik tentunya,” jelasnya belum lama.

Meteran ini, akan mencatat berapa jumlah listrik yang diproduksi dan berapa yang dikirimkan PLN ke pemasang. Nantinya, akan ada kalkulasi yang menunjukkan total yang harus dibayar pelanggan PLN, setelah dikurangi tenaga dari surya. ”Di meteran itu dia sudah diprogram,” tandasnya.

Tidak hanya pada instansi dan dunia usaha, pemerintah juga mengharapkan PLTS atap dapat diterapkan di rumah tangga. Hanya saja memang menemui sejumlah kendala. Yakni cara berpikir masyarakat yang belum bisa mengeluarkan uang untuk investasi di awal. Investasi untuk pembelian untuk solar cell, instalasi dan inverter.

”Belum investasi minded. Memang, di awal akan merasa kok besar banget ya yang harus dikeluarkan. Tapi, kalau dihitung-hitung sebenarnya ke depannya jauh lebih menguntungkan,” ujarnya.

”Makanya kami sarankan ke dunia usaha yang memiliki kapasitas untuk menghitung investasi realistis. Dia butuh produksi, butuh hemat. Maka investasi di awal akan dilakukan, tapi dia akan sustain di selanjutnya,” katanya menambahkan.

Meski demikian, pemerintah akan mengusahakan kepada rumah tangga yang ingin memasang PLTS Atap. Pemerintah saat ini sedang membicarakannya dengan perbankan daerah dan lembaga penjaminan sehingga dapat memudahkan masyarakat menuju pemanfaatan tenaga surya untuk kebutuhan listrik.

”Setidaknya kalau terjadi risiko, ada yang membayar, kedua suku bunga agar tidak mahal. Sedang kita bicarakan. Sementara dari PLN menyiapkan infrastruktur. Kayak meteran dan izin sambung,” kata Sujarwanto.

”Tapi sudah ada ternyata yang dengan sukarela memasang. Dan dia senang karena bisa menghemat pengeluaran bulanan,” bebernya. (sga/ida)