RADARSEMARANG.COM, Semarang – Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang berhasil mengembangkan start up melalui program Matching Fund Kedaireka yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Start up ini berfungsi membantu petani mengelola perhutanan sosial. Sehingga bisa mengangkat kesejahteraan dan perekonomian para petani.
Ketua Kedaireka Unika Soegijapranata Linggar Yekti Nugraheni mengatakan Unika mengembangkan start-up berbasis website ini agar hasil pertanian dan perhutanan dapat dikelola secara profesional. Sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh petani hutan secara lebih baik.
Menurutnya selama ini Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) memiliki kesulitan dalam pengelolaan produksi, proses rantai pasokan logistik, pelaporan keuangan, distribusi, pemasaran, dan penjualan produk petani. Oleh karena itu, pihaknya membangun sebuah sistem terintegrasi yakni supply chain. Sistem ini akan terintegrasi dengan pelaporan keuangan.
“Pengembangan start-up perhutanan sosial akan meningkatkan komersialisasi, ekspansi, kapasitas dan kesejahteraan petani hutan sosial. Tujuan program ini adalah bagaimana menghubungkan Gema PS dengan offtakers atau unit bisnis yang transparan dan akuntable,” jelasnya saat peluncuran start up dan sistem tata kelola perhutanan sosial di Hotel Aruss, Senin (5/12).
Ketua Gema PS Siti Fikriyah mengaku perhutanan sosial sebagai salah satu program strategis presiden untuk penyelesaian konflik agraria. Yakni dengan diterbitkannya hak pengelolaan hutan negara dengan skema perhutanan sosial. Program ini memiliki peran besar dalam mengangkat kesejahteraan petani hutan. Saat ini pihaknya membawahi 50 kabupaten/kota dan lebih dari 150 ribu petani.
“Unika mempunyai inovasi yang dapat membantu kami mengakomodir ratusan ribu petani ini. Yakni mengembangkan start-up perhutanan sosial dengan dukungan teknologi terintegrasi yang berbasis web. Karena ini baru tiga bulan, dari 150 ribu petani ini baru terakomodir setengahnya dan akan terus berjalan,” akunya.
Start up ini meliputi teknologi tata kelola produksi dan pemasaran, alur logistik, pelaporan keuangan dan Point Of Sale (POS). Dimana petani akan lebih mudah dalam mengelola jatah tanah mereka yang bisa dikelola. Selain itu juga bisa menjembatani penjualan secara langsung ke distributor tanpa campur tangan tengkulak.
“Dari program ini diharapkan petani ini langsung bisa setor ke distributor tanpa melalui tengkulak. Jadi keuntungan mereka lebih besar, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan mereka juga meningkat,” imbuhnya. (kap/ida)
