Muncul Klaster Sekolah, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dievaluasi

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Komisi E DPRD Jawa Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Jateng mengkaji kembali rencana uji coba pembelajaran tatap muka tahap III. Menyusul mulai bermunculan klaster sekolah di berbagai daerah.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto menuturkan ada beberapa klaster yang muncul pada beberapa sekolah saat penyelenggaraan uji coba PTM tahap II. Pihaknya mencatat dari empat sekolah yang mendapat izin PTM di Pati, tiga diantaranya terdapat klaster penularan. Dengan total 17 guru reaktif, lima orang dinyatakan positif covid. Sedangkan dari 13 siswa reaktif, tiga di antaranya dinyatakan positif. “Kasus Covid juga muncul di SMA di Wonogiri, SD negeri dan swasta setempat. Begitu juga di Boyolali,” ujarnya.

Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemprov. Menurutnya Pemprov harus mengevaluasi secara menyeluruh. Sebelum memutuskan melanjutkan uji coba PTM. Sebab jika klaster terus melebar tentu akan membahayakan kesehatan. Terutama bagi guru ataupun anggota keluarga siswa yang sudah lanjut usia. Jika terpapar Covid-19. “Siswa mungkin kena Covid-19 tak masalah, karena imun tubuhnya baik. Tapi kalau nular ke guru atau ke orang tua atau keluarga di rumah, ini yang mengkhawatirkan,” lanjutnya.

Legislator Partai Gerindra ini menyarankan pelaksanaan PTM sebaiknya sejalan dengan vaksinasi. Di mana menunggu terlebih dahulu hingga 70 persen populasi telah tervaksin agar tercipta herd immunity. Sehingga lebih menjamin kesehatan siswa dan guru saat PTM diselenggarakan. “Karena jangan sampai uji coba PTM di semua jenjang pendidikan ini justru menimbulkan kasus baru. Lebih berat lagi jika itu nanti berimbas ke masalah ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu terkait rencana uji coba PTM Tahap III, Senin (26/3/2021) mendatang, Anggota Dewan Pendidikan Jateng Edgar Ngasbun mengusulkan adanya sistem klaster sampling jika Pemprov Jateng berencana melakukan perluasan penerapan PTM. Hal ini penting, sebab tiap sekolah memiliki tipologi berbeda. Sehingga perlu ada penyesuaian penerapan dan edukasi prokes. “SMA itu ada yang di tengah kota, ada yang di desa pinggiran. Nah itu perlu dipertimbangkan bagaimana penerapan PTM-nya,” ujarnya.

Menurutnya sistem klaster sampling tepat untuk dilakukan. Di mana satu sekolah dari tiap tipologi dapat diikut sertakan dalam uji coba PTM. Sehingga akan ada keterwakilan. Dan dapat menjadi panduan untuk sekolah lain dengan tipologi yang sama. “Jika pada uji coba tahap II 5 April lalu belum bisa diterapkan. Mungkin uji coba kali ini bisa. Apalagi kalau diperluas,” jelasnya. (akm/ton)