RADARSEMARANG.COM, Semarang – DPRD Jateng mendesak pemerintah menambah jumlah SMA dan SMK negeri. Pasalnya, masih banyak anak usia sekolah yang tidak terakomodasi ke sekolah negeri. Khususnya di daerah perbatasan.
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menuturkan, sudah sejak 2017 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengambil alih kewenangan SMA dan SMK. Selama itu pula, pemerintah baru merencanakan pembangunan dua SMA tambahan. Yakni di Banjarnegara dan Karanganyar. Menurutnya, jumlah tersebut masih sangat kurang untuk mengakomodasi jumlah siswa di Jateng yang jumlahnya sangat besar. “Apalagi di daerah perbatasan. Ada tiga atau empat daerah yang sama sekali tidak memiliki sekolah negeri,” ujarnya.
Apalagi dengan adanya penerapan sistem zonasi. Banyak siswa terpaksa masuk sekolah swasta. “Itu masih syukur bisa sekolah di swasta. Lha kalau di daerahnya tidak ada sekolah, kan ya tidak bersekolah jadinya,” lanjutnya.
Melihat hal tersebut, pihaknya mendesak pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera melakukan survei berapa kebutuhan SMA/SMK di Jateng dan merencanakan pembangunan sekolah baru yang diperlukan.
Legislator PDI Perjuangan ini menjamin akan membantu dalam alokasi anggaran. Mengingat urusan pendidikan merupakan urusan wajib masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
“Ini terus kami kawal. Sebab berdasarkan LPJK Gubernur tahun ini, indeks ketercapaian misi menjadikan rakyat Jateng lebih pintar, sehat, berbudaya, dan mencintai lingkungan masih 50 persen saja. Angka ini harus terus ditingkatkan,” pungkasnya.
Di sisi lain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui, adanya keterbatasan jumlah SMA dan SMK di beberapa tempat. Salah satunya di Tawangmangu yang notabene daerah tempatnya lahir. “Ini saya berdosa tidak membangun sekolah disana,” ujarnya.
Selain itu, imbuhnya, dengan sistem zonasi, pihaknya menyadari akan sangat menyulitkan siswa masuk sekolah negeri. Apalagi jika daerahnya tidak memiliki sekolah. Maka dari itu, pihaknya siap membangun sekolah negeri tambahan agar bisa mengakomodasi anak Jateng untuk bersekolah Negeri.
“Sistem zonasi ini tujuannya mendekatkan. Tapi kita harus siap menanggung konsekuensi membangun sekolah di berbagai daerah agar bisa mengakomodasi anak bersekolah di negeri,” pungkasnya. (akm/ida)
