RADARSEMARANG.COM, Semarang – Dalam Rakornas Investasi tahun 2022 di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah untuk segera membelanjakan uang pemerintah daerah senilai Rp 278 triliun masih belum direalisasikan. Nilai ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 210 triliun.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi mendorong agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa melaksanakan Tender Dini (Pra-DIPA). Hendi begitu dia akrab disapa menjelaskan, dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah didorong untuk melakukan Tender Dini (Pra-DIPA) khususnya barang/jasa, kontraknya ditandatangani pada awal tahun.
“Petunjuk Pak Presiden menjadi perhatian besar kami di LKPP, termasuk terkait persoalan penyerapan anggaran. Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk bisa menjalankan metode tender dini atau tender Pra DIPA,” tutur Hendi.
Selain itu Tender Dini (Pra-DIPA) dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran, atau setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan menjalankan tender dini, anggaran bisa terserap sejak awal. Tender dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu atau persetujuan RKA, kemudian tanda tangan kontrak bisa dilakukan pada awal tahun,” imbuhnya.
Hendi merinci lembaganya mencatat saat ini untuk paket pengadaan tahun 2023 telah ada 23 kementerian, 16 lembaga, dan 25 pemerintah daerah yang telah melakukan tender dini atau tender pra-DIPA dengan total anggaran sebesar Rp 18,4 triliun.
“Sehingga untuk pemerintah daerah yang masih ragu dapat mencontoh kementerian, lembaga, pemda yang telah menjalankan, atau berkomunikasi dengan LKPP. Karena kami berkomitmen untuk bisa mendorong performa penyerapan anggaran bisa lebih baik, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Hendi.
Hendi juga mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memaksimalkan katalog elektronik dalam mempercepat penyerapan anggaran. Pasalnya metode pengadaan melalui katalog elektronik memiliki proses yang cepat dan lebih sederhana. (den/ida)
