RADARSEMARANG.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.
Mengomentari hal tersebut, Ahli Epidemiologi Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University Dicky Budiman mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan strategi komunikasi publik karena hal ini mengangkut kepercayaan masyarakat.
“Kita harus menjaga keseimbangan dan menjaga optimisme,” kata Dicky saat dihubungi oleh JawaPos.com, Selasa (7/12).
Menurutnya, kematangan dalam menetapkan kebijakan strategis sangat penting dengan mempertimbangkan unsur sains dan masukan dari berbagai pihak. Dicky pun mengakui ia tidak mendukung kebijakan PPKM level 3 di semua daerah.
“Sebab, tidak ada apresiasi bagi wilayah yang sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, tidak ada motivasi untuk bersikap lebih disiplin di wilayah yang belum (disiplin prokes, Red),” katanya.
Menurutnya, yang mestinya dilakukan pemerintah di momen Nataru adalah pengetatan protokol Covid-19, bukan menaikkan level PPKM. “Misalnya ada larangan nggak boleh berkerumun dalam bentuk apapun. Sehingga jelas aturannya,” ucapnya.
Sebab, kata Dicky, nantinya akan ada momentum-momentum lain yang menimbulkan peningkatan mobilitas ke depannya seperti hari rata Idul Fitri atau hari besar lainnya. “Inilah perlunya strategi komunikasi dan literasi yang baik. Supaya pesannya sampai dan tidak diabaikan,” tutupnya. (jawapos.com/bas)
