Kasus Covid-19 Meningkat, Wajibkan Sekolah Tertib Pakai Masker

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Melihat adanya kenaikan kasus Covid-19, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengikuti arahan Presiden Jokowi. Ganjar meminta semua kepala sekolah kembali memperketat protokol kesehatan (prokes) dan menggunakan masker selama pembelajaran luring, Selasa (12/7).

“Anak-anak dan guru segera vaksin booster bagi yang belum,” tuturnya saat memberi sambutan pada Penyerahan SK Pengangkatan Kepala SMA, SMK, SLB se-Jateng di Gedung Gradika Bhakti Praja.

Tercatat melalui update harian kasus Covid-19 di Jateng pada 11 Juli 2022 pukul 12.00, kasus aktif sebanyak 222 pasien. Bertambah sejumlah 31 pasien dari sebelumnya. Dirawat sebanyak 78 dan isolasi mandiri 144 pasien.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 126 pejabat fungsional guru ditugaskan menjadi kepala sekolah. Sejumlah 68 di antaranya pertama kali menjabat kepala sekolah, sedangkan 58 orang mendapat Amanah pemindahan tugas.

Penandatanganan pakta integritas diwakili oleh kepala SMAN 1 Batangan Pati, SMKN 5 Semarang, dan SLBN Salatiga. Sementara Sebagian lainnya menyaksikan secara daring maupun luring.

Dalam pidatonya, Ganjar menyampaikan beberapa tantangan dunia pendidikan yang harus dihadapi para guru. Seperti halnya bullying atau perundungan, kekerasan seksual, kejahatan digital, narkoba, penyelewengan ideologi, dan lainnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pembentukan karakter anak. Sehingga peserta didik juga memiliki kecerdasan emosional untuk mampu merespon masalah sosial dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. “Kemudian mendorong talent setiap anak, itu juga PR,” imbuh Ganjar.

Lebih lanjut, melalui agenda tersebut ia kembali menekankan integritas para guru. Karena menurut Ganjar slogan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi,” itu hanya dapat diwujudkan dengan kerjasama semua ASN. “Sembilan tahun saya diamanahi memimpin Jateng, Ini kebanggaan yang tidak bisa saya ungkapkan, integritas,” tegasnya.

Meski begitu, Ganjar mengizinkan adanya pungutan di sekolah dengan catatan disetujui oleh semua pihak, terutama wali murid. Ia tak ingin adanya pungutan justru membebani masyarakat dan membuat mereka enggan menyekolahkan anaknya. “Kadang ngambil pas di seragam, alasannya koperasi, neng ono bathine. Jangan! Ini integritas,” tegasnya kembali.

Bahkan, bila diperlukan sekolah dapat menunjukkan kerjasama dengan pihak luar untuk membeli seragam di tempat itu. Adapun mereka yang kurang mampu, pihaknya mendorong pemberian beasiswa. Terakhir, ia juga meminta sekolah agar mendukung kurikulum merdeka belajar. (taf/ida)