RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Bawaslu Kabupaten Wonosobo minta organisasi perangkat daerah (OPD) menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Dengan tidak ikut mendukung salah satu pasangan calon (paslon) yang tengah berlaga.
Komisioner Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kabupaten Wonosobo Danil Arvian mengatakan OPD menjadi salah satu lembaga yang sangat rentan terseret dalam arus politik.
“Tapi sudah menjadi rahasia umum jika masih ada oknum OPD yang menjadikan ajang pemilu sebagai peluang untuk menaikkan karirnya saat ikut mendukung salah satu paslon yang tengah berlaga,” terangnya saat sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang diadakan di Hotel Surya Asia, Rabu (16/11).
Adanya OPD yang tidak netral ini bisa dilihat dari pemilu sebelumnya. Menurutnya laporan hingga temuan dari Bawaslu soal keterlibatan ASN dalam pemilu cukup marak terjadi.
“Dalam pilkada sebelumnya, hasil temuan kita ada 90 persen kepala desa di salah satu kecamatan yang terang-terangan mendukung salah satu paslon. Kasus itu sempat geger waktu itu,” ujarnya.
Selain itu, Bawaslu juga pernah mencoret dua paslon legislatif lantaran sengaja memanfaatkan aset milik negara untuk berkampanye. Temuan ini semakin memperjelas kerentanan OPD dalam memanfaatkan situasi dalam pemilu.
Namun dari beberapa temuan yang diperoleh Bawaslu, Danil mengakui pengawasan kepada OPD yang ikut memberikan dukungan lewat media sosial yang paling sulit untuk ditangani.
Meskipun dalam wilayah penanganan pelanggaran pemilu sudah ada tim Gakummdu, namun saat menghadapi persoalan di media sosial yang paling sulit.
“Untuk itu saya berharap admin OPD yang kita undang, saya harap bisa ikut menyosialisasikan netralitas OPD dan ASN yang pelu dijaga,” tandasnya. (git/lis)
