RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Komitmen pemerintah untuk mengatasi perilaku buang air besar sembarangan (BABS) bukan omong kosong. Senin (24/10), seluruh kepala desa (kades) di Kecamatan Selomerto dikumpulkan. Mereka dimintai komitmennya agar dalam waktu dekat dapat deklarasi open defecation free (ODF) alias bebas dari BABS.
Kepala Dinas Kesehatan M Riyatno menjelaskan kondisi Kabupaten Wonosobo berada dalam situasi sulit. Beberapa indikator kesehatan menempatkan Wonosobo menjadi kabupaten termiskin di Jateng.
“Data kemiskinan kita masih menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Mencapai 17 persen lebih sampai saat ini. Dalam angka itu, salah satu yang paling disorot adalah sektor kesehatan,” katanya seusai melakukan penggalangan komitmen ODF di aula Kecamatan Selomerto.
Ia mengakui dalam beberapa sektor kesehatan juga masih perlu diatasi. Seperti penanganan angka stunting yang masih tinggi. Juga angka BAB sembarangan yang ikut menempati posisi terendah se-Jawa Tengah.
Oleh karena itu, menurutnya Dinkes perlu melakukan langkah konkret. Yakni dengan road show ke kecamatan menyosialisasikan masalah tersebut.
“Kita panggil kepala desa agar mau bersama-sama menyelesaikan masalah ODF ini. Karena angka BABS masih 70 persen,” ujarnya.
Agar bisa deklarasi ODF tahun 2024, menurutnya perlu melakukan intervensi pada pihak desa. Agar mau bergandeng tangan dengan pemerintah kabupaten menuntaskan persoalan ini.
“Karena target Jawa Tengah deklarasi ODF ini tahun 2024. Kalau Wonosobo tidak ikut selesai di tahun itu jelas akan malu. Karena ini marwah kita semua,” ujarnya.
Ia membutuhkan kolaborasi sebab penanganan rendahnya kepemilikan keluarga tentang jamban sehat itu masih minim. Padahal angka kemampuan keluarga untuk membangun jamban sehat itu diprediksi mencapai 60 persen.
Apalagi di sektor anggaran dari pemerintah hanya mampu membangun 1000 jamban per tahun. Angka 70.000 keluarga yang belum miliki jamban jika hanya menggunakan anggaran pemerintah, baru bisa diselesaikan dalam 70 tahun ke depan.
Sementara penunjukan Kecamatan Selomerto ini karena berdasar data yang diterima Dinkes masih ada 3.010 keluarga yang belum memiliki jamban sehat. Jumlah ini relatif bisa cepat diselesaikan dalam waktu dekat dibanding kecamatan lainnya. “Kita ingin mendorong Kecamatan Selomerto ini bisa ODF dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Pemanggilan kades ini menurut Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo, Mugi Sugeng sangat tepat. Sebab langkah melakukan kolaborasi bersama untuk menyelesaikan masalah BABS ini perlu disegerakan. “Anggaran kita di sektor ini relatif cukup besar. Namun tanpa adanya kolaborasi itu mustahil 2024 bisa diselesaikan,” tandasnya. (git/lis)
