RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo mewacanakan tahun 2024 bebas dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Namun sejauh ini upaya tersebut masih sulit direalisasikan. Sebab masih ditemukan puluhan ribu keluarga yang BAB sembarangan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo menjelaskan pada semester pertama 2022 tercatat 73.421 keluarga masih BAB sembarangan. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan diperkirakan ada 50 persen dari puluhan ribu keluarga yang masih BAB sembarangan itu, punya kemampuan untuk membangun jamban yang sehat.
“Problemnya selama ini yang bersangkutan belum sepenuhnya bersedia. Hal ini menjadikan keprihatinan mendalam bagi kita,” terangnya saat launching dan penggalangan komitmen para stakeholder utama dalam upaya gerakan masyarakat membangun jamban sehat, yang digelar Kamis (13/10) di Pendopo Kabupaten.
Afif menargetkan tahun 2024 masalah BAB sembarangan harus bisa diselesaikan. Hal ini mengacu pada deklarasi open defecation free (ODF) di Jawa Tengah yang direncanakan selesai pada 2024.
Untuk itu, pihaknya akan lebih serius menyelesaikan persoalan. Menekankan kepada Dinas Kesehatan untuk mencari terobosan agar target realistis bisa segera terselesaikan sesuai agenda.
Selain itu, bupati juga memerintahkan kepada para camat untuk melakukan tracing turun langsung ke warga yang berada di wilayahnya.
“Mari kita tracing. Saya kasih waktu sampai akhir Desember para camat sudah melaporkan, Camat lakukan tracing ke kades. Kades ke kadus atau RW, RW ke RT bersama kader ke rumah masing-masing warga,” katanya.
Pihaknya akan terjun ke masyarakat. Termasuk wakil bupati dan sekda. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dr Riyatno telah meminta penandatanganan pernyataan komitmen dukungan dan kesanggupan deklarasi ODF di masing-masing wilayah. Secara bersama-sama berkomitmen menjadikan Wonosobo stop buang air besar sembarangan di tahun 2024.
Selain itu, pemasangan stiker Gema Bang Jamet (Gerakan Masyarakat Bangun Jamban Sehat) pada angkot tiap jurusan agar masyarakat kenal dan termotivasi oleh program tersebut.
“Kegiatan ini merupakan kolaborasi utama antara Dinas Kesehatan dengan UNICEF dan LPPM Undip, dengan dilatarbelakangi keprihatinan tentang beberapa masalah yang dihadapi pemerintah kabupaten. Terutama bidang kesehatan di antaranya stunting dan kemiskinan ekstrem,” katanya. (git/lis)
