RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Hasil kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 Kabupaten Wonosobo dinilai belum optimal. LPPD Wonosobo masih berada di posisi 200-an.
“Ini sesuai dengan penilaian yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Dari ratusan kabupaten kota yang dinilai, kita masih di posisi yang kurang baik,” ungkap Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat memberikan sambutan pengarahan pada acara pembukaan bimbingan teknis dan desk penjelasan teknis penyusunan LPPD Tahun 2021 bersama Kemendagri, Jumat (4/3) di ruang Mangunkusumo Setda.
Ia meminta kinerja LPPD tahun ini dibuat lebih fokus, serius dan seoptimal mungkin. Sehingga mampu meningkatkan kualitasnya dibanding tahun sebelumnya.
“Berikan komitmen penuh terhadap penyusunan LPPD tersebut dengan memperhatikan validitas dan akuntabilitas data yang tinggi. Bagaimana masyarakat dapat merasakan hasil kinerja kita yang baik untuk mewujudkan Wonosobo yang makmur dan sejahtera,” jelasnya.
Apalagi penyampaian LPPD tersebut untuk menilai kinerja atas keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara keseluruhan. Selain itu, juga sebagai catatan atas capaian serta cermin evaluasi atas efektivitas kinerja pemerintah dalam merealisasikan rencana serta target yang sudah ditetapkan. Maka, pihaknya meminta jajaran perangkat daerah untuk serius melakukan perbaikan tidak sekadar melaporkan dalam bentuk administrasi.
Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo juga berharap, seluruh pimpinan OPD untuk lebih serius dan memperhatikan evaluasi penilaian kinerja LPPD 2021. “Saya meminta agar penyusunan LPPD 2021 bisa diselesaikan akhir bulan Maret ini. Sehingga saya berharap kualitas kinerja di 2021 dapat meningkat dibandingkan tahun lalu,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dedy Winarwan mengatakan, urgensi penyusunan LPPD untuk memotret kondisi realitas di Kabupaten Wonosobo. Ia menjelaskan tiga pokok filosofi otonomi daerah dapat tercapai. Yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah. (git/lis)
