RADARSEMARANG.COM, Magelang – Langkah mencegah praktik politik uang dan beragam pelanggaran pemilu terus dilakukan Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Targetnya, tahun ini akan mendampingi 8 desa pengawasan dan anti-politik uang (APU). “Delapan desa ini tersebar di berbagai kecamatan,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sumali Ibnu Chamid Kamis (8/4/2021) di Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah.
Di desa yang dikenal sebagai produsen kopi tersebut, Bawaslu menggelar forum diskusi warga. Hal itu dilakukan untuk menggugah kesadaran bersama mencegah beragam potensi pelanggaran bila ada pilkada atau pemilu. “Ini sudah kita agendakan tiap bulan untuk diskusi semacam ini. Akhir bulan lalu, kami juga pendampingan di Desa Kumejing, Kecamatan Wadaslintang,”katanya.
Dalam pembentukan desa pengawasan dan APU, model forum dengan partisipasi dari warga. Bawaslu berposisi sebagai fasilitator yang bertugas sebagai pendamping dalam diskusi tersebut. “Kami mendorong forum ini milik warga. Kolaborasi diskusi lebih menarik dan benergi,”katanya di sela diskusi dengan warga di tepi jembatan Gantung Slukatan.
Dengan cara ini, kata dia, warga membagi diri dalam kelompok diskusi. Mereka mendiskusikan tema pemilu, pilkada, memetakan potensi praktik kecurangan,sekaligus berkisah tentang praktik pemilu di desanya. “Tiap desa memiliki karakter geopolitik masing-masing, maka kami lebih banyak mendengarkan warga,” imbuhnya.
Dari hasil diskusi tersebut menjadi rumusan bersama warga. Termasuk menyusun langkah-langkah yang cocok dilakukan warga dalam mewujudkan menjadi desa pengawasan dan APU. “Makin besar partisipasi masyarakat, makin bagus kualitas demokrasi. Karena hakikatnya pemilik suara adalah masyarakat,”pungkasnya. (git/lis)
