RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Sejumlah anggota Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo meninjau Puskesmas Kertek I Rabu (27/1/2021). Pasalnya, Komisi D banyak mendapat aduan dari masyarakat mengenai pelayanan yang dianggap buruk.
“Sebenarnya agenda kita ada tiga hari ini. Pertama adanya laporan dari masyarakat soal pelayanan, lalu berkaitan dengan distribusi vaksin dan bertanya mengenai kondisi fasilitas di puskesmas ini,” terang Ahmad Faizun, ketua Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo ketika sidak di Puskesmas Kertek.
Sidak terdiri dari Sekretaris Komisi D Mugi Sugeng beserta anggota, Habibilah, Wahyono, Izanatul Muziah, Bayu Adji Nugroho, dan Agus Ahmad Muhamad. Mereka merespon keluhan dari masyarakat.
Sekretaris Komisi D Mugi Sugeng menambahkan banyaknya keluhan dari warga ini seharusnya bisa langsung direspon oleh petugas. Meskipun dirinya memaklumi jika kondisi saat ini para petugas banyak kelelahan karena Covid-19.
“Setidaknya, berilah pemahaman kepada warga. Sehingga mereka bisa paham dengan kondisi yang tengah dilakukan oleh petugas,” jelasnya.
Pasalnya, persoalan kesehatan menjadi prioritas seluruh warga. Hampir seluruh warga yang datang ke puskesmas itu untuk mencari solusi atas penyakit yang dideritanya. Sehingga jangan tambah beban masyrakat kecil yang akan datang untuk berobat.
Anggota Komisi D Agus Ahmad Muhamad menanyakan tentang proses distribusi vaksinisasi yang akan berjalan. Dia menanyakan tahapan yang akan dilakukan ke sejumlah tenaga medis dan masyarakat. “Jangan sampai datangnya vaksin ini justru menjadi klaster baru. Klaster vaksin malah. Makanya itu perlu skema yang tepat,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Puskesmas Kertek I dr Syakban mengaku pelayanan saat ini memang berbeda. Sejak Covid, ada pemotongan waktu pelayanan. Waktu pelayanan di puskesmas hanya tiga jam.
“Kalau sebelum ada Covid kita buka mulai pukul 08.00 sampai pukul 14.00. Tapi sekarang hanya sampai pukul 11.00,” terangnya.
Sehingga pihaknya berspekulasi jika mungki hal itu yang menyebabkan banyak warga yang mengeluh. Namun hal tersebut dikatakan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Untuk regulasi karyawan WFH tak dilakukan. Lebih memilih memotong waktu pelayanan.
“Sebenarnya sudah kita sediakan tempat kotak saran dan website untuk warga melakukan pengaduan. Tapi laporan ini akan kita tanggapi. Kalau memang harus ada yang kita benahi, itu akan kita lakukan,” katanya.
Berkaitan dengan vaksin, sampai saat ini belum datang. Namun pihaknya sudah mendata sejumlah karyawan yang siap untuk divaksin. Dari 44 karyawan di puskesmas itu, 34 diantaranya dinyatakan lolos divaksin.
“Ada 16 orang lagi yang kita ajukan untuk diimunisasi. Semua proses itu akan dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan TNI,” Pungaksnya. (git/adv/lis)
