RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPU PR) Kabupaten Wonosobo mengeluhkan anggaran untuk perbaikan dan peremajaan jalan kecil. Pasalnya, tiap tahun anggaran yang diterima hanya Rp 80 miliar. Sementara ruas jalan yang menjadi kewenangannya sepanjang 999,276 km.
“Dengan anggaran yang begitu kecil, garapan kita tentu sangat terbatas. Apalagi sektor yang kami kerjakan bukan hanya perbaikan saja,” terang Ika Aris Jatmika, kepala bidang (Kabid) Bina Marga DPU PR saat ditemui di kantornya Senin (25/1/2021).
Dengan anggaran yang kecil itu menurutnya menjadi sebab utama banyak jalan yang belum tergarap. Hingga saat ini, kondisi jalan yang masuk kategori rusak parah sebanyak 39 persen. Itu saja belum dimasukkan dengan jalan yang belum masuk SK.
“Kalau untuk perbaikan, harusnya per satu kilometer kita membutuhkan anggaran paling tidak Rp 35 juta. Nah tinggal dikalikan saja itu ada berapa yang rusak,” jelasnya.
Dirinya membandingkan dengan anggaran dari Kabupaten Banjarnegara yang per tahun mencapai Rp 800 miliar. Jika dibanding Wonosobo maka hanya ada sepersepuluh anggaran yang diberikan.
Terlebih sejumlah program perbaikan dan pembangunan jalan di beberapa ruas terhambat lantaran anggaran untuk bidang yang ia pimpin dipangkas hingga Rp 60 miliar lebih. Padahal adanya angka puluhan miliar itu bukan dari APBD Wonosobo. Tapi dapat bantuan dari pusat maupun provinsi.
“APBD kita per satu tahun hanya dapat tujuh paket. Per satu paket hanya sebesar Rp 200 juta saja. Selebihnya dari DAK provinsi, bankeu pusat dan lain sebagainya,” terangnya.
Oleh karena itu, menurutnya jika jalan akan bagus, Pemkab harus bisa memfokuskan anggaran untuk pembangunan jalan infrastruktur. Sehingga dalam beberapa tahun bisa menyelesaikan minimal jalan prioritas antarkecamatan.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Wonosobo Nawawi, mengatakan dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Komisi C, hampir semua jalan kabupaten rusak atau berlubang. Curah hujan yang tinggi dan sistem drainase yang buruk semakin memperparah kondisi jalan.
“Jalan memang menjadi penghubung aktivitas sosial ekonomi. Sehingga ketika rusak, masyarakat akan cepat bereaksi. Di sini pemerintah harus hadir, harus ada upaya yang jelas dan terukur untuk memperbaiki jalan,” ucapnya.
Dari pantauan, kondisi jalan kabupaten yang rusak ada di wilayah Kecamatan Kalikajar, Kalibawang, Kaliwiro, Watumalang, Mojotengah, dan Kejajar. Bahkan sejumlah ruas jalan di pusat kota sudah membuat jantungan pengguna jalan.
Kades Sikunang Kecamatan Kejajar Nuramin mengatakan jalan kabupaten penghubung antara Desa Sikunang dengan Desa Campursari sudah puluhan tahun tidak dibangun, kondisi jalan rusak dan sempit. (git/lis)
