RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo menggelar rapat paripurna Senin (13/7/2020). Rapat tersebut untuk melakukan penyelarasan anggaran terhadap evaluasi gubernur terhadap raperda APBD tahun 2019.
“Jadi rapat kali ini adalah rapat penyelarasan. Tadi sudah bisa disepakati bersama, dengan catatan catatan hasil evaluasi dari gubernur,” terang Ketua DPRD Wonosobo Afif Nurhidayat saat ditemui di kantornya Senin (13/7/2020) sore.
Pihaknya mengapresiasi kinerja dari tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo atas keberhasilannya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski hasil opini tersebut bukan berarti tanpa adanya temuan-temuan. Catatan tersebut menjadi tantangan bagi eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan.
“Yang berat justru mempertahankan WTP. Meraih barangkali lebih mudah. Tapi mempertahankan WTP ini lebih susah,” jelasnya kepada RADARSEMARANG.COM.
Oleh sebab itu yang paling urgent saat ini adalah mempertahankan konsistensi dari tim anggaran Pemkab. Sementara, DPRD menurutnya akan terus memberi support terhadap langkah yang dirasa konkret untuk kemajuan Wonosobo.
“Langkah itu harus disesuaikan dengan jadwal yang jelas. Sehingga harapannya temuan-temuan tersebut tidak dijumpai kembali di kemudian hari,” tutur Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wonosobo ini.
Temuan-temuan tersebut memang masih bersifat administrasi. Sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi hasil yang lebih substansif. Namun pihaknya tetap meminta proses yang akan dilalui ke depan bisa diselesaikan. “Kami yakin Pemerintah Kabupaten Wonosobo mampu untuk segara melakukan konsolidasi organisasi,” katanya.
Jika hal tersebut bisa terus diperbaharui, maka ke depan akan terus ada perbaikan tata kelola keuangan pemkab. Sehingga hasil WTP ini bisa terus dipertahankan. Terkait silpa yang masih besar, pihaknya meminta anggaran yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kepada masyarakat itu harus terserap. “Jadi harus jelas peruntukkannya,” imbuhnya.
Pasalnya, jika serapan anggaran itu besar maka ada mekanisme perputaran uang di masyarakat yang juga tinggi. Hal ini akan berdampak langsung kepada perekonomian.”Itu sesuai dengan anjuran presiden kita, Joko Widodo kan,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Wonosobo dalam sambutannya menjelaskan secara umum pemkab telah melakukan tahapan yang sesuai dengan jadwal. Tahapan tersebut merupakan tahapan planning yang tepat guna.
“Saat ini e-planning sudah berjalan. Meskipun dalam tahapan perencanaan itu memang masih disinggung agar bisa lebih fokus,” terangnya setelah memberikan sambutan paripurna. (git/adv/lis/bas)
