Suplayer Dinilai Lakukan Monopoli Harga

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) temukan beberapa kejanggalan yang dilakukan suplayer beras dan telur. Mereka menilai adanya permainan yang sengaja dilakukan oleh suplayer bagi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Wonosobo.

Salah satu anggota TKSK Wonosobo Wasis Munandar mengatakan penilaian itu berdasarkan pada apa yang dijumpainya saat melakukan pengawasan di kecamatan. Para suplayer yang biasa menyediakan barang berupa beras dan telur itu bisa menentukan sendiri barang yang akan dikirim beserta besaran harga yang sudah ditentukannya.

“Mereka (suplayer) ini membentuk paguyuban sendiri di Wonosobo. Kemudian dari sana bisa menentukan harga per satu kilo beras dan telur,” terangnya saat acara evaluasi bersama antara Dinas Sosial (Dinsos), penyedia e-warung dan TKSK.

Menurutnya, suplayer di Wonosobo bersepakat untuk menerapkan harga tunggal. Kemudian mengirim beras dan telur yang sudah dijadikan satu paket kepada pemilik toko. Dalam hal ini adalah e-warung sebagai penyedia resmi bagi penerima manfaat.

“Misalnya telur yang sebenarnya satu kilo itu berisi antara 15 sampai 16 butir, mereka hanya memberi 12 butir telur. Dan itu dianggap sudah satu kilo. Saat kita tanya, mereka menjawab bahwa ini telah sesuai kesepakatan,” akunya.

Sementara untuk beras, terkadang permainan yang dilakukan adalah dengan mengganti kualitas beras. Misalnya, untuk harga beras dengan kualitas premium per satu kilo adalah Rp 11.000, di lapangan, beras yang diberikan yang kualitas lebih murah.

“Tentu hal ini menyakiti hati kami sebagai pengawas. Karena apa yang kami lihat berbeda dari harga dipasaran. Seolah kami membiarkan hal ini terjadi berulang,” katanya dalam kesempatan itu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos Muawal Sholeh mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan terkait harga mengacu pada aturan pemda. Utamanya dari hasil yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

“Memang terkadang kan tidak bisa persis sama harganya, karena masing masing perwakilan untuk harga dan spelling kualitasnya tidak sama se-Wonosobo. Tapi paling tidak kan limitnya sedikit mendekati HET” katanya.

Menurutnya hal ini tidak memunculkan masalah yang berarti di tengah masyarakat yang menerima manfaat. Adapun dengan ke 15 suplayer itu dirinya beranggapan bahwa akan melakukan evaluasi jika ada yang tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan.

“Dalam beberapa kesempatan, seperti beberapa waktu lalu di Kecamatan Kepil. Kalau kualitas berasnya memang tak layak. Maka wajib diganti,” terangnya. (git/lis)