RADARSEMARANG.COM, Ungaran – DPRD menilai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Semarang belum optimal. Dua bulan beroperasi belum banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Selain itu, sistem pengurusan beberapa perizinan belum terintegrasi dan tidak langsung selesai sekali datang.
Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUD KUMKM) Kabupaten Semarang. “Sudah bagus, tetapi masih belum optimal. Terutama terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” kata Bondang.
Ia mengakui karena tahun pertama masih banyak perlu peningkatan-peningkatan baik dari sarana dan prasarana. Tetapi pengoptimalan MPP sangat diperlukan melihat lokasinya yang strategis untuk mengakomodasi warga Kabupaten Semarang bagian selatan. “Kedepannya jika warga jika mengurus sesuatu di MPP sekali langsung bisa pulang. Dan ini sebagai evaluasi dan masukan agar kedepannya semakin baik dan menyeluruh,” katanya.
Terkait dengan UMKM harus ada percepatan bermigrasi menuju ke digital. Karena perkembangan teknologi sudah berkembang dengan pesat. “Artinya yang perlu digejot adalah digitalisasi baik itu marketing maupun manajemen agar bisa meningkatkan peran UMKM,” ujarnya.
Wakil DPRD Kabupaten Semarang, M Jauhari Mahmud menambahkan, harusnya pelayanan bisa terintegrasi dan selesai saat masyarakat mengakses di MPP. Seperti perpanjangan SIM, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan KArtu AK1 (Kartu Kuning). “Tentunya sosialisasi yang masif sangat diperlukan agar masyarakat bisa mengetahui keberadaan MPP,” imbuhnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro mengungkapkan sejak dibuka Desember 2022 jumlah pemohon sudah mulai meningkat. Meski belum sesuai dengan yang diharapkan. Targetnya dalam sehari 200 orang yang mengakses MPP. Di MPP ada 23 instansi vertikal dan OPD serta dua perbankan. “Saat ini baru 50 sampai 60 orang yang ke MPP. Tapi kalau moment tertentu bisa sampai 75 orang,” tambahnya. (nun/fth)
