RADARSEMARANG.COM, Ungaran – Ratusan petani yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Rawapening menuntut kompensasi kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Pasalnya, tidak bisa bercocok tanam karena lahannya tergenang air.
Koordinator Forum Paguyuban Petani Rawapening Suwestiyono mengatakan, sebelum tahun 2020 saat Rawapening masih dikelola oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, para petani masih bisa bercocok tanam dan hidup sejahtera. Namun kondisi berubah sejak dikelola oleh BBWS Pemali Juana. Mereka tidak bisa bertanam karena lahan tergenang air.
“Tapi kenapa setelah dipegang BBWS kami tidak panen. Lumbungnya yang kami miliki kebak (banyak air) terus dan tidak ada lumpur,” keluhnya.
Saat ini kondisi sawah masih digenangi air. Jika seperti ini terus justru menyengsarakan rakyat. Khususnya petani Rawapening.
Tenggelamnya sawah karena pintu air yang ada di Tuntang tidak dibuka. Sehingga air tidak surut. Atas hal itu, ia bersama para petani lain menuntut ganti rugi atas lahan yang tak bisa ditanami tersebut. Sebab lahan itu berstatus sebagai hak milik (HM) yang rutin dibayar pajaknya.
“Itu sudah HM lho. Ada sertifikat. Harus ada kompensasi. Ini belum tanam lagi. Besok turun hujan makan apa kami. Kami kan juga butuh makan. Sehingga kami tanyakan kenapa seperti itu,” tandasnya.
Sementara perwakilan BBWS Pemali Juana saat beraudiensi dengan para petani mengatakan, pintu air Tuntang memang tidak dibuka dengan dalih jika dibuka dan air surut maka akan berpengaruh pada pasokan air baku PDAM dan PLTA Jelok. Para petani diminta bersabar sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. (ria/zal)
