RADARSEMARANG.COM, Ungaran – Pembangunan di Kabupaten Semarang kerap mengalami kendala. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan pertanggungjawaban. Butuh kehati-hatian agar di kemudian hari tidak terjadi persoalan hukum.
Menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan, Pemkab Semarang menjalin kerja sama dengan Kejari (Kejaksaan Negeri) dalam bidang hukum Perdata dan tata usaha negara (Datun). Bupati Ngesti Nugraha berharap kerja sama ini dapat mendukung terciptanya good governance.
“Perkembangan tata aturan di tingkat pusat tentu memengaruhi irama pemerintahan daerah. Saya berharap setelah ini dapat mengoptimalkan proses pembangunan dan pemerintahan daerah,” kata bupati di sela penandatanganan kesepakatan kemarin (24/3).
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Ngesti Nugraha dan Kepala Kejari Husin Fahmi di Gedung Darma Satya lantai II Komplek Kantor Bupati Semarang di Ungaran, Rabu (24/3) pagi.
Sementara itu Kepala Kejari Kabupaten Semarang Husin Fahmi mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan adalah langkah awal untuk menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) Pemkab Semarang kepada Kejari. SKK tersebut sebagai dasar untuk keadilan, menjaga kewibawaan pemerintah, menyelamatkan keuangan negara dan dan melindungi kepentingan masyarakat.
“Jangka waktu kerja sama ini selama satu tahun. Kerja sama ini di lingkup pelayanan, penegakan, bantuan dan pertimbangan hukum,” tandasnya. (ria/zal)
