RADARSEMARANG.COM, Temanggung – Dinas Sosial (Dinsos) diminta turun ke masyarakat untuk mengecek usulan penerima bantuan sosial. Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Siti Margo Lestari menuturkan, organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan bansos perlu ikut mengecek usulan masyarakat yang telah disampaikan desa. Hal tersebut untuk mengetahui kesesuaian nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan terhadap masyarakat miskin.
Dikatakannya, sistem online dari desa ke dinas dan diteruskan ke pusat, mestinya langsung bisa tercatat. Tetapi ternyata data masih saja seperti di 2011, tidak ada perubahan. “Bahkan orang yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan, apakah dinas sudah benar-benar melakukan pengecekan,” katanya Rabu (28/9).
Anggota DPRD Temanggung Indah Cahyani menambahkan, setiap ada bantuan dari pemerintah, masalah validasi data selalu terulang. Biasanya, yang menjadi sasaran utama pelampiasan ketidakpuasan masyarakat adalah para ketua RT dan RW di masing-masing desa. Padahal mereka tidak tahu dari mana data itu muncul. Menurutnya, di lapangan banyak terjadi penerima ganda dari beberapa program seperti PKH dan BNPT juga masih menerima BLT. “Sedangkan masyarakat dengan kondisi di bawahnya banyak yang tidak menerima bantuan apapun,” ungkapnya.
Ia meminta agar data terpadu kesejahteraan sosial diperbarui dengan melihat kondisi di lapangan. Pemerintah harus mendata kembali, karena kondisi ekonomi masyarakat selalu berubah. “Yang dulu masih menerima bantuan bisa jadi saat ini kondisi ekonominya sudah membaik, begitu pula sebaliknya, inilah perlunya pengecekan data langsung ke masyarakat,” tambahnya.
Bupati Temanggung HM Al Khadziq mengatakan, validasi data calon penerima dilaksanakan dengan menyinkronkan data perencanaan/usulan dengan data DTKS, DKD, dan bansos sebelumnya dengan melibatkan berbagai pihak dan SKPD terkait.
“Terkait dengan update data terpadu kesejahteraan sosial, dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial,” katanya. (din/ton)
