RADARSEMARANG.COM, Temanggung – Raut bahagia tampak dari wajah Trubus. Guru PKn di SMP Negeri Bulu 3 Wonotirto selalu mengumbar senyum saat berada di Alun-alun Temanggung Senin (27/6). Ia menjadi salah satu dari ribuan guru honorer yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Trubus mengaku sangat bersyukur dianggkat menjadi PPPK, meski masa dinasnya tak lama. Dua tahun lagi ia sudah pensiun. Menjadi PPPK di akhir masa dinas menjadi kebanggaan tersendiri. Dia sudah 3 kali mengikuti tes CPNS namun belum pernah lolos. Selama 30 tahun menjadi guru honorer sejak 1992 silam.
“Dulu honorer pertama gajinya per bulan hanya Rp 50 ribu hingga mendapat tambahan honor dari daerah menjadi Rp 100 ribu, dan terakhir ini sebelum diangkat PPPK adalah Rp 1,2 juta. Alhamdulillah sekarang sudah setara dengan gaji PNS golongan 3A,” katanya.
Ribuan guru yang sebelumnya berstatus pegawai honorer di 20 kecamatan Kabupaten Temanggung secara resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah Kabupaten Temanggung mengambil sumpah dan memberikan surat keputusan (SK) kepada 1.460 guru PPPK tahap 1 dan 2 dari total 2.048 formasi PPPK Guru dalam seleksi CASN 2021. Upacara dilaksanakan di Alun-alun Temanggung Senin (27/6).
Bupati Temanggung HM Al Khadziq menuturkan, pengangkatan ini sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah terhadap para guru yang telah banyak berjasa dalam mendidik dan membentuk karakter para siswa. Ia meminta pahlawan tanpa tanda jasa ini terus menggelorakan semangat untuk mengembangkan diri dalam rangka menghadapi teknologi yang semakin maju.
“Sebagai pendidik, guru wajib memberikan motivasi saat proses pembelajaran terhadap siswa masing-masing, menanamkan nilai Pancasila dan budi luhur demi kemajuan dunia pendidikan dan terbentuknya mental positif generasi penerus bangsa,” tuturnya.
Al Khadziq menambahkan, perjuangan untuk mengangkat para guru honorer menjadi PPPK bukanlah hal mudah. Pemkab dan DPRD sudah cukup lama memperjuangkan semua ini. Awalnya gaji PPPK dibebankan kepada pemerintah pusat. Tetapi saat pengangkatan dibebankan kepada daerah melalui APBD masing-masing.
“Terpaksa, anggaran di sektor lain, seperti pembangunan kita alihkan untuk penghargaan terhadap guru. Alokasi APBD Kabupaten Temanggung untuk PPPK mencapai Rp 1 miliar per tahun,” ungkapnya. (din/ton)
