RADARSEMARANG.COM, Temanggung – Sejumlah rencana program pembangunan di Temanggung diperkirakan tak bisa dijalankan tahun ini. Keterbatasan anggaran jadi alasan utama. Pembangunan hanya untuk program yang sifatnya mendesak.
Bupati Temanggung HM Al Khadziq selalu mengajak semua pihak untuk memahami kondisi ini. Pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi dan pendapatan daerah berkurang. Sehingga berbagai program pembangunan yang memang tidak mendesak, bisa ditunda sampai situasi ekonomi sudah membaik.
Perlambatan tersebut, kata Khadziq, akibat regulasi pemerintah daerah selama 2020-2021 yang wajib melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Kemudian Dana Alokasi Khusus sebagian juga dipotong untuk Covid-19, bahkan DAU juga harus dialokasikan untuk Covid-19. Sumber keuangan di desa, selama ini juga dipotong untuk memberikan BLT.
“Selain itu, Kabupaten Temanggung juga sedang merekrut 2.084 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga setiap tahunnya harus mengalokasikan anggaran Rp 117 miliar untuk memberikan gaji PPPK tersebut,” katanya.
Dalam situasi seperti ini, ia mengajak semua pihak untuk selalu bergandengan tangan, guyub, bermusyawarah, rukun untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menutup kebutuhan yang paling prioritas dan diperlukan.
Saat ini Pemkab Temanggung tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD 2023 di tiap-tiap kecamatan secara bergilir sejak Senin (17/1).
Pada musrenbang ini, sering muncul usulan program pembangunan dari masyarakat. Tapi karena kemampuan keuangan daerah terbatas, tidak semua usulan bisa diakomodasi.
Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo mengatakan, isu strategis pembangunan di Temanggung pada 2023 ditujukan untuk pemantapan reformasi birokrasi, percepatan pengurangan kemiskinan, pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan, serta pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.
“Di tengah kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, mari kita bersama-sama mengembangkan pemikiran dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten sampai penganggaran yang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan,” ujarnya. (nan/ton)
