Dewan Usulkan Kompensasi PKL yang Tutup Awal

RADARSEMARANG.COM, Temanggung – Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Fraksi Gerindra Daniel Indra Hartoko meminta Pemkab lebih serius memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM.

Pasalnya adanya PPKM, kalangan tersebut  terimbas paling parah. Ia mengaku banyak menerima keluhan dari para pelaku UMKM dan PKL yang pendapatannya berkurang drastis. Akibat ada pembatasan dalam pergerakan orang, dan jam buka lapak bagi PKL.

“Pemerintah daerah harus punya penyeimbang kebijakan. Meski Fraksi Gerindra sepakat dengan pembatasan ini, namun pemerintah daerah harus bijak menyikapi PPKM ini. Harus ada upaya riil dalam membantu PKL atau pelaku UMKM yang terdampak,” katanya, Selasa (10/8/2021).

Daniel menyarankan Pemkab Temanggung memberikan kompensasi bagi para pedagang yang harus menutup lapaknya lewat 20.00. Selain itu, anggaran dari APBD untuk belanja pembangunan bisa digunakan sebagai pemantik, atau pengungkit sektor mikro. Misalnya melalui padat karya.

Kendati demikian, Daniel mengapresiasi imbauan Bupati Temanggung HM Al Khadziq yang meminta seluruh ASN di jajarannya ikut belanja di PKL Temanggung.

“Langkah itu juga merupakan salah satu solusi. Meski belum bisa 100 persen menyelesaikan masalah sebagai dampak dari pandemi global ini,” sambungnya.

Bupati Temanggung sebelumnya menginstruksikan ASN untuk membeli dagangan para PKL. Menurutnya ASN adalah yang secara pendapatan tetap stabil sehingga di saat seperti ini saling membantu dengan cara ikut nglarisi PKL.

“Sektor kaki lima adalah salah satu tempat bergantung banyak penduduk, sehingga perlu diperkuat agar ekonomi sektor informal tetap bertahan. Sementara PNS itu ekonominya stabil tidak terpengaruh Covid. Maka dalam keadaan sulit begini mereka harus peduli. Membantu pihak yang susah,” katanya.

Instruksi Bupati HM Al Khadziq itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 012 Tahun 2021 tertanggal 16 Juli 2021. Berisi gerakan peduli belanja bagi ASN, pegawai BUMD, kepala desa dan perangkat desa, di pedagang kaki lima (PKL) dalam masa PPKM darurat. (nan/lis)