RADARSEMARANG.COM, Semarang –Massa buruh kembali melakukan aksi demo di Jalan Pahlawan Senin (13/3). Mereka membawa tiga tuntutan. Salah satunya audit forensik penerimaan pajak negara dengan menuntut jabatan dirjen pajak dicopot.
Puluhan buruh ini datang pukul 14.00. Mereka arak-arakan membawa bendera FSPMI dan KSPI. Alunan musik metal juga tak luput dinyanyikan. Beragam orasi juga di lontarkan korlab aksi. Dengan harapan tuntutannya diterima. “Kami tidak ingin kecolongan lagi. Hari ini kami turun dengan tiga isu,” kata Korlab Aksi, Aulia Hakim kepada RADARSEMARANG.COM.
Sekretaris KSPI ini merinci tiga tuntutan yang dibawa. Diantaranya menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang Cipta Kerja, Segera sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan audit forensik penerimaan pajak negara. Menurutnya tuntutan ini wujud dari keresahan para buruh. Dimana petinggi negara berfoya-foya di tengah sulitnya rakyat membayar pajak.
“Hal ini sangat menyakitkan bagi kalangan kami menengah kebawah. Kami ingin pemerintah bertindak tegas. Sangat kami harapkan Ibu Sri Mulyani kami harap harus tegas. Copot itu dirjen, walaupun saat ini dirjen pajak katanya berprestasi, dia juga harus bertanggung jawab,” akunya.
Menurutnya Suryo Utomo yang kini menjabat sebagai Dirjen Pajak yang berprestasi harus dicopot. Katanya, Suryo harus bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya. Hal ini untuk menetralisasi kredibilitas Kementrian Keuangan (Kemenkeu).
Terlebih, setelah adanya pernyataan dari Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini mengatakan adanya pergerakan dana Rp 300 triliun yang mencurigakan.
“Dalam rekening dirjen pajak ini banyak ditemukan penggemukan. Mahfud MD sendiri menemukan ada Rp 300 triliun dana yang tidak bertuan. Artinya ini rekening-rekening gemuk pejabatisme perpajakan, jangan sampai ini telat,” tambahnya.
Pihaknya mendesak DPR dan BPK segera membentuk tim khusus terkait pajak. Ia pun meminta pemerintah segera melakukan audit forensik penerimaan pajak negara. Menurutnya gaji buruh saja di potong untuk pembangunan bangsa dan negara. Namun, semenjak kasus Rafael anggota Ditjen Pajak mencuat. Masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja Kemenkeu.
“Semua rakyat merasakan. Ternyata kamu yang upah buruhnya dipotong pajak jadi bimbang. Apakah benar pajak ini digunakan oleh bangsa dan negara untuk pembangunan. Kami sepakat untuk pembangunan, tapi klau seperti ini bimbang,” tandasnya. (kap/ida)
