Ia menjelaskan, pemkot selalu membantu warga melakukan pembersihan setelah banjir terjadi. Namun karena tanggul Perumahan Dinar Indah Jebol, ketika air sungai tinggi banjir kembali terjadi.
Iswar pun menyebut, setelah dibersihkan, kembali terjadi banjir yang menggenagi rumah warga. “Kemarin, tanggulnya juga jebol lagi. Harus penanganan permanen dari atas,” tegasnya.
Iswar menyayangkan pengembang Perumahan Dinar Indah yang kabur. Pemkot juga sudah memberikan peringatan kepada pengembang Perumahan Grand Tembalang yang juga banjir karena limpasan Sungai Babon.
“Perumahan Grand Tembalang juga sudah kita peringatkan. Untuk Perumahan Dinar Indah nggak ketemu pengembangnya. Kalau Grand Tembalang sudah dibuatkan SP (surat keterangan) di Dinas Tata Ruang,” katanya.
Pemkot, lanjut dia, tidak bisa bergerak sendiri. Perlu kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali –Juana untuk melakukan normalisasi. Upaya yang dilakukan saat ini adalah pembuatan kisdam agar air tidak kembali menggenangi perumahan warga.
“Pemkot memiliki keterbatasan anggaran, sehingga harapan kami mereka mau menempati rusun,” ujarnya.
Sementara itu, dampak banjir dalam tiga hari terakhir, warga Perumahan Dinar Indah mengalami trauma ketika mendengar kabar hujan di Ungaran.
Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Joko Santoso mendesak ada solusi terkait banjir yang kerap terjadi di Perumahan Dinar Indah, dan dijadikan skala prioritas. Misalnya, dibuatkan tempat relokasi atau perumahan baru yang tidak jauh dari banjir.
“Harus ada solusi cepat, misalnya meminta pengembang membuat rumah baru. Kalau solusi cepatnya adalah menampung warga yang terdampak banjir di rusun,” kata Joko.
Menurut dia, tidak mudah memboyong warga Perumahan Dinar Indah ke rusun. Faktor geografi, ekonomi, tempat kerja,level ekonomi orang berbeda, bisa menjadi persoalan tambahan ketika dipaksakan tinggal di rusun.
“Bisa saja gengsi tinggal di rusun. Harus ada diskusi antara warga dan pemerintah untuk cari solusi yang terbaik,” tambahnya.
Selain relokasi, pemkot diminta untuk berkoordinasi dengan Kabupaten Semarang untuk mengentaskan banjir di wilayah Tembalang. Apalagi hulu sungai ada di Kabupaten Semarang, yang merupakan daerah aliran Sungai Babon.
“Koordinasi baik reboisasi, kanalisasi atau apapun agar air tidak langsung turun ke Semarang. Misalnya, seperti dibuatkan embung,” ujarnya.
Perizinan perumahan, lanjut dia, juga harus diperketat. Misalnya izin perumahan baru di kawasan rawan banjir, harus dilakukan pengkajian ulang oleh Pemkot Semarang. “Harus dilihat lagi, apakah perumahan izinnya lengkap atau tidak,” tamgasmua. (den/fgr/aro)
