RADARSEMARANG.COM, Semarang – Menjabat wali kota Semarang menggantikan Hendrar Prihadi yang diangkat menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) harus tancap gas untuk mengatasi sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Kota Semarang. Terutama penanganan banjir dan rob.
Banjir dan rob ini sudah menjadi persoalan klasik di ibu kota Jawa Tengah. Beberapa upaya yang sudah dilakukan Pemkot Semarang perlu dioptimalkan.
Karena kontur Kota Semarang ada perbukitan dan pesisir, risikonya ketika curah hujan tinggi akan terjadi peningkatan jumlah air. Penyebabnya tidak hanya curah hujan Kota Semarang saja, melainkan juga daerah lain seperti Kabupaten Semarang.
Menurut Pengamat Lingkungan Benny D. Setianto, alasan gravitasi inilah yang menyebabkan Kota Semarang sering dilanda banjir. Selain itu juga adanya krisis iklim yang menyebabkan peningkatan permukaan air laut. Maka instrusi air laut ke daratan Kota Semarang juga akan semakin lebar dan luas.
“Kalau melihat itu maka mestinya prioritas yang utama untuk banjir. Secara teknogi untuk mengatasi keduanya itu maka fokusnya harus pada drainase,” jelas Benny.
Kota Semarang bisa mencontoh Belanda. Meskipun daratannya berada di bawah permukaan air laut, tapi wilayahnya jarang terendam banjir, karena penanganan drainase yang baik. Penanganan banjir dengan kolam retensi, menurut Benny, perlu diperhitungkan berdasarkan curah hujan.
Misal kolam retensi saat musim kemarau kedalaman air dua meter di bawah permukaan, maka harus ada rentang dua meter ruang hingga sampai ke permukaan tanah. Selain itu juga didukung pompanisasi yang mumpuni. Sehingga air langsung bisa di pompa ke laut.
“Yang namanya kolam retensi itu saat musim kemarau harus kering atau airnya minim. Misal kolam retensi di Stasiun Tawang itu musim kemarau airnya relatif penuh. Kalau hujan deras ya nggak bisa menampung air lagi,” imbuhnya.
