RADARSEMARANG.COM, Semarang – Penataan pedagang di Kawasan Johar Baru sampai saat ini belum rampung dilakukan Pemkot Semarang. Apalagi revitalisasi eks Shopping Center Johar (SCJ) saat ini belum selesai dilakukan, karena sarana dan prasarana berupa lift yang sebelumnya dianggarkan Rp 5 miliar, gagal lelang.
Praktis, saat ini, masih banyak pedagang yang berdiri dua kaki alias berjualan di dua tempat, yakni di Kawasan Pasar Johar dan bekas relokasi Pasar Johar di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Padahal masa sewa yang dilakukan Pemkot Semarang sudah habis awal tahun ini, sementara pihak MAJT meminta agar aset milik Pemkot bisa dihibahkan, dan dibuat pasar.
“Penataan Pasar Johar memang belum rampung. Pemindahan pedagang juga belum semua dilakukan,” kata Plt Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu kepada RADARSEMARANG.COM.
Mbak Ita –sapaan akrabnya– belum lama ini mendatangi petinggi di MAJT untuk membicarakan penataan Pasar Johar dan aset milik Pemkot Semarang di bekas tempat relokasi. Namun, kata dia, pertemuan ini belum final dan belum ada kesepakatan apapun. “Kita kemarin cuman komunikasi. Intinya me-refresh lagi. Kalau sudah final semua, baru akan kami sampaikan, seperti apa,” tuturnya.
Meski begitu, kata dia, Pemkot Semarang terus akan membantu pedagang di Kawasan Johar Baru yang sudah pindah. Salah satunya dengan menggelar event agar Pasar Johar cagar budaya yang dibangun zaman Kolonial Belanda ini kembali ramai.
“Tanggal 17 nanti (Sabtu, hari ini, Red) kita akan ada acara di Johar. Berbagai lomba kita adakan. Misalnya lomba masak antar OPD, fashion show, lomba lurah memasak menu stunting dan lainnya. Intinya kita memfasilitasi pedagang yang mengaku jika Johar masih sepi. Ini usaha kami untuk meramaikan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Susilo meminta Pemkot Semarang mencari solusi dan bertindak tegas dengan adanya polemik pedagang yang masih berjualan di MAJT. Pedagang yang sudah pindah, menurutnya, mengaku sepi karena pembeli memilih datang ke bekas relokasi.
“Karena masih ada yang berdagang di lokasi relokasi, jadi pembeli masih datang ke sana. Sementara di Pasar Johar Baru masih sepi,” ujarnya.
Pemkot, menurutnya, bisa mengambil langkah tegas. Misalnya, melakukan penutupan di tempat relokasi, karena aset bangunan yang di sana masih milik pemkot. Selain itu, lanjut dia, akses jalan yang dibangun juga merupakan milik Pemkot Semarang.
“Fasilitas di sana merupakan aset Pemkot Semarang, kembalikan saja seperti semula. Misalnya, akses jalan yang dulunya saluran air ya kembalikan saja seperti aslinya,” terangnya.
Melalui Satpol PP, kata dia, seharusnya penutupan eks relokasi bisa dilakukan. Karena memang memiliki dasar hokum, di mana relokasi Pasar Johar MAJT tidak diperuntukkan untuk pasar setelah masa sewa habis. Kewajiban pemkot sendiri, mengembalikan marwah Pasar Johar seperti sebelum terbakar beberapa tahun silam.
“Pemkot Semarang belum bisa bergerak karena belum ada rekomendasi dari BPK. Setidaknya harus ada langkah tidak hanya menunggu, agar polemik tidak semakin berkepanjangan,” tuturnya.
Belum lama ini, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarag Nurkholis menjelaskan, penempatan pedagang di SCJ kemungkinan akan mundur lantaran SCJ lantai 3 hingga 5 untuk sarana prasarana pendukung seperti lift dan eskalator masih akan dilakukan perbaikan oleh Dinas Penataan Ruang (Distaru).
“Rencananya akan dikerjakan bersama pihak ketiga pada 2023. Pastinya akan ditempati pedagang meski waktunya sedikit mundur,” ungkapnya.
Nurkholis mengakui, jika jumlah pedagang Pasar Johar lebih banyak dibanding dengan jumlah lapak yang tersedia. Untuk itu, pihaknya benar-benar melakukan pendataan dengan teliti agar tidak terjadi pendataan ganda.
“Kita sudah lakukan koordinasi dengan pengurus Pasar Johar nantinya akan memakai sistem zonasi untuk pengundian tahap kedua, dan Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar (SIPTD), serta kita lakukan evaluasi data pedagang agar tidak ada yang dobel,” ujarnya. (den/aro)
