RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pengerjaan normalisasi Sungai Beringin dipastikan molor dari target awal, yang sedianya selesai November ini. Pasalnya normalisasi sungai di Kecamatan Tugu dan Ngaliyan ini masih terkendala pembebasan lahan. Diperkirakan baru akan rampung Desember tahun ini.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana Muhammad Adek Rizaldi menjelaskan, pada dasarnya tidak ada kendala yang berarti dari proyek normaliasi Sungai Beringin selain pembebasan empat bidang lahan. Saat ini, progres normalisasi sudah mencapai 80 persen.
“Pembebasan lahan menjadi kendala kami. Masih ada empat bidang lahan yang belum dibebaskan. Targetnya molor, awalnya kami targetkan November selesai. Saat ini kami targetkan lagi Desember barus bisa rampung,” kata Adek saat ditemui di Balai Kota Semarang Senin (24/10).
Dari empat bidang lahan yang belum terbebaskan, lanjut Adek, satu bidang tanah telah masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang untuk konsiliasi. Untuk tiga bidang tanah lainnya, masih dipersiapkan dokumen untuk dimasukkan ke PN pekan ini.
“Kalau lahan sudah klir dan PN Semarang mengesahkan, kami akan langsung kebut normalisasi. Harapan kami, pekan depan konsiliasi ini segera dilakukan,” bebernya.
Ia mengatakan, normalisasi Sungai Beringin merupakan program Pemerintah Pusat yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek normalisasi ini langsung diawasi oleh Kementerian PUPR. “Pemkot Semarang membantu kami untuk membebaskan lahan,” tambahnya.
Disinggung jembatan jalan pantura dan jembatan kereta api (KA) yang melintang di Sungai Beringin, rencananya tetap akan ditinggikan. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PT KAI dan Kementerian PUPR untuk meninggikan dua jembatan ini agar normalisasi sungai bisa maksimal.
“Setiap tahun, permukaan tanah turun 7 sentimeter. Jadi jembatan dan jalan harus ditinggikan, termasuk peninggian jembatan yang merupakan aset PT KAI maupun PPK Jalan Nasional. Kami sudah lakukan koordinasi,” pungkasnya.
Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin mengakui, jika masih ada kendala dalam pembebasan lahan normalisasi Sungai Beringin. Mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang ini mengungkapkan, kendala tersebut terjadi karena pemilik lahan merasa tidak cocok dengan harga ganti untung yang diberikan.
“Memang ada kendala. Tapi saya kira harga tanah pembebasan lahan tidak merugikan masyarakat. Pemkot memberikan harga sesuai yang diberikan oleh BPN dengan harga yang lebih tinggi,” katanya.
Menurut dia, kendala dalam pembebasan lahan ini akan selesai dalam waktu cepat. Dari pengalaman yang ada, kendala yang sama terjadi saat normalisasi Banjir Kanal Timur dan Barat, namun semua bisa selesai dengan baik.
“Pembangunan Banjir Kanal Barat dan Timur juga mengalami hal serupa. Bahkan lebih banyak pembebasan lahan yang dilakukan, namun Pemkot Semarang bisa menyelesaikannya,” ujarnya.
Bila tidak ada kecocokan harga, menurutnya sengketa akan diserahkan ke PN Semarang dan diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang tidak merugikan masyarakat. “Kalau tidak ada kesepakatan akan kami serahkan ke PN Semarang,” tambahnya.
Terpisajh, Plt Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu menjelaskan, normalisasi Sungai Beringin akan terus dikebut dan dilakukan percepatan. Ia pun optimistis tahun ini normalisasi Sungai Beringin bisa rampung. “Saya kira tidak ada kendala besar. Kami optimistis normalisasi bisa rampung tahun ini,” tegasnya.
Pemkot, kata dia, akan terus mengawal proses dan kendala pembebasan lahan. Apalagi proyek normalisasi sungai ini sudah masuk dalam PSN yang harus selesai tepat waktu. “BBWS minta pembebasan bidang lahan tersebut terselesaikan. Pekan depan BBWS dan tim dari Pemkot Semarang akan turun ke lapangan,” pungkasnya. (den/ida)
