RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Total anggaran belanja APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) tahun 2022 mencapai Rp 24,61 triliun. Hingga triwulan ketiga serapan anggaran belanja APBD baru 59,23 persen. Artinya baru digunakan Rp 14,58 triliun. Meski terbilang cukup minim, namun pemprov optimistis di sisa tahun anggaran ini penyerapan bisa optimal.
“Secara prediksi, kami juga sudah merencanakan akhir tahun nanti bisa mencaai target,” jelas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng, Slamet kepada RADARSEMARANG.COM, saat ditemui di kantornya kemarin.
Secara rinci Slamet menjelaskan, anggaran belanja transfer dan bantuan tidak terduga (BTT) dari Rp 8,943 triliun baru terserap Rp 5,282 triliun. Kemudian dari belanja operasioanl dan modal dianggarkan Rp 15,66 triliun, saat ini baru terserap Rp 9,30 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan dari anggaran Rp 891 miliar baru terserap Rp 416 miliar.
“Yang paling tinggi di bantuan keuangan desa, anggraannya Rp 1,860 triliun, serapannya mencapai Rp 1,564 triliun. Sudah terserap 84 persen,” ungkapnya.
Ia menambahkan serapan APBD Jateng berasal dari belanja modal serta belanja barang dan jasa dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng. Pihaknya mewanti-wanti setiap ada pekerjaan fisik, OPD harus rutin mengecek progres pekerjaan tersebut. Misalnya bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota yang didominasi untuk infrastruktur jalan serapannya masih rendah. Dari Rp 863 miliar baru terealisasi Rp 152 miliar.
“Untuk infrastruktur jalan baru teralisasi 17,62 persen. Dikarenakan baru selesai lelang dan banyak yang tidak mengambil uang muka,” tambahnya.
Meski serapan belanja APBD masih rendah, Slamet mengaku pembangunan infrastruktur jalan tidak ada hambatan dan tetap berjalan. Namun untuk klaim proyek belum dicairkan.
“Skema kita mengikuti pembayaran kontrak. Sifatnya reimbursable, maka di data terkesan lambat. Jadi kabupaten dan kota ini mengerjakan dulu baru mengklaim,” akunya. (kap/zal)
