RADARSEMARANG.COM, Semarang – Tim dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Semarang menargetkan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) rampung tahun ini. Kendati terkendala adanya aset yang belum diserahkan pengembang, yakni berupa jalan atau fasilitas umum lainnya.
Menurut Ketua PTSL Tim Satu Aris Wibowo menerangkan, aset yang belum diserahkan ini tersebar di 177 kelurahan di Kota Semarang. Totalnya sekitar 250 ribu bidang. Sementara untuk program PTSL masyarakat, ditarget Maret ini bisa rampung.
“Padahal jika sudah diserahkan, pembangunan akan lebih mudah karena sudah punya sertifikat,” katanya usai penyerahan sertifikat program PTSL di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Senin (14/2).
Secara keseluruhan, ada 50 ribu bidang lahan warga yang masuk dalam program PTSL tahun 2021 lalu. Sementara di tahun 2022 ini, alokasi ditambah 30 ribu sehingga totalnya sekitar 80 ribu khusus untuk warga Kota Semarang.
“Tahun ini kami rampungkan, semua bidang tanah bisa terukur,” kata pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Penetapan Hak dan Ruang BPN Kota Semarang.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman menambahkan, kuota dari pemerintah pusat untuk program PTSL hanya sekitar 50 ribu bidang saja. Namun Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berkomitmen memberikan kemudahan sehingga Ibu Kota Jateng ini mendapat kuota lebih besar.
Pria yang akrab disapa Pilus ini menjelaskan, program PTSL sangat membantu masyarakat. Seperti diketahui, penyertifikatan tanah bukan perkara mudah dan membutuhkan waktu lama.
“Tujuan Pak Wali Kota untuk memberikan akses, membantu warga agar lebih mudah mensertifikatkan tanahnya. Saya sendiri berharap agar tidak ada lagi sengketa lahan,” katanya.
Camat Tugu Kusnandir menambahkan, jika rata-rata PTSL di setiap kelurahan jumlahnya sekitar 500 orang. Artinya ada 3.500 ribu sertifikat baru yang ada di Kecamatan Tugu. Karena kecamatan paling barat di Kota Semarang ini memiliki tujuh kelurahan.
“Ini warga dimudahkan, kalau ngurus sendiri lama dan mahal. Nah ini gratis. Seperti kita ketahui, masih ada warga yang tidak punya sertifikat, meskipun itu miliknya. Tentu program ini sangat membantu,” tuturnya. (den/ida)