RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sudah saatnya Pemerintah Provisi (Pemprov) Jateng memaksimalkan pembangunan ekonomi di wilayah selatan. Mengingat, Jateng bagian utara sudah cukup padat pembangunannya dan terdapat ancaman ekologis juga.
“Ancaman ekologis wilayah Jateng utara perlu diantisipasi sejak dini. Karena kalau tidak, akan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi antardaerah di Jateng,” kata Anggota DPD RI Abdul Kholik dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Kantor DPD Jateng Jalan Imam Bonjol, Semarang, Kamis (27/1).
Hadir juga pemateri lainnya via zoom meeting, Lukman Hakim Ph.D (UNS), Dr Rahab (Unsoed), Berli Martawardaya M.Sc (INDEF), Firmansyah Ph.D (Undip), dengan moderator Lukman Hakim M.Ag.
Abdul Kholik menyadari, hambatan pengembangan ekonomi Jateng masih menyisakan banyak persoalan. Antara lain, persoalan demografi, pengentasan kemiskinan, kesenjangan antarkawasan, diskoneksitas antardaerah dan keterbatasan produk unggulan di setiap daerah.
Selain itu, wilayah Jateng bagian utara dan timur bisa dikatagorikan sebagai daerah megapolitan. Sedangkan wilayah selatan sebagai daerah agropolitan. Namun wilayah kawasan ini, tetap memiliki potensinya masing-masing.
“Kalau potensi kawasan itu dikembangkan secara maksimal dan terpadu, problematika pembangunan ekonomi di Jateng akan segera teratasi,” jelas Abdul Kholik sambil mencontohkan kalau keberadaan Borobudur.
Bahkan, lebih memungkinkan untuk dijadikan barometer pengembangan kawasan wisata berikut akses dan potensi daya dukung daerah lainnya sehingga Jateng selatan lebih bisa cepat berkembang.
Untuk menunjang percepatan itu, lanjutnya, APBD setiap daerah bisa dikolaborasikan sesuai kepentingan trans kabupaten/kota. Selama ini, jalur transportasi wilayah selatan jika akan ke Semarang pun masih memprihatinkan, sepi dan armadanya terbatas. Masyarakat lebih enjoy menuju Jakarta atau Yogyakarta karena lebih mudah diakses. (cr1/ida)
