RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – DPRD Jateng meminta agar Pemprov Jateng melakukan evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan aset yang dikelola Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Jateng di DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan kurang optimalnya pengelolaan aset yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan dari sektor tersebut tahun 2021.
Tak hanya evaluasi aset, evaluasi kelembagaan juga diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset. “Harus ada evaluasi kelembagaan dan aset. Ini perlu dilakukan riset agar dapat diketahui aset mana yang perlu dipertahankan atau bisa dilepas,” kata Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono.
Secara kelembagaan, katanya, Banhub perlu melakukan analisis dan inovasi agar aset yang dikelola dapat optimal. Terutama dalam penyusunan anggaran perlu analisis mendalam, jangan bersifat rutin belaka.
Kepala Banhub Provinsi Jateng Bernadeta Emy DM melaporkan, instansinya hanya dapat mencapai Rp 336,59 juta pendapatan dari target perubahan 2021 sebesar Rp 500 juta atau hanya 67,32 persen saja.
Realisasi pendapatan itu berasal dari retribusi tempat penginapan (Wisma Provinsi Jateng di Jalan Darmawangsa, Jalan Prapanca, Jalan Samarinda, dan Wisma Anjungan Jateng TMII) dan Retribusi Kekayaan Daerah.
Tidak tercapainya target tersebut karena saat ini Jakarta sedang dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 dan merebaknya varian omicron serta adanya dinamika di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang sedang melakukan persiapan rangkaian G-20.
Agung berharap tahun ini 2022 ini, Banhub dapat mencapai target pendapatan Anggaran Murni Rp 1,01 miliar. Sedangkan target pendapatan Anggaran Perubahan sebesar Rp 500 juta. “Mari kita lakukan evaluasi bersama dan dewan akan terus melakukan monitoring agar target yang ditetapkan di tahun 2022 ini tercapai,” tambahnya. (fth/ida)
