RADARSEMARANG.COM, Semarang – Meski pandemi Covid-19 melanda selama dua tahun, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang justru banyak menorehkan prestasi. Pada 2021 penerimaan bea masuk dan cukai mencapai Rp 5,99 triliun, naik sebesar 23,19 persen dari tahun sebelumnya.
“Kami bangga dalam situasi ini penerimaan yang bisa melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar Rp 5,02 triliun atau 119,24 persen,” kata Kepala KPPBC Sucipto kepada RADARSEMARANG.COM.
Cukai Hasil Tembakau menempati posisi pertama dengan nilai Rp 4,38 triliun setara dengan 73 persen dari total penerimaan. Khususnya yang paling banyak beredar di masyarakat adalah rokok.
Penerimaan terbesar kedua diduduki cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebesar Rp 1,56 triliun. Sedangkan penerimaan bea masuk relatif kecil sebesar Rp 47,99 miliar. Prestasi itu tak lain karena ketatnya pengawasan yang dilakukan. Pihaknya sukses menekan penyebaran rokok ilegal di pasaran.
Sebanyak 10 kali pengiriman rokok illegal berhasil dengan jumlah 6,5 juta batang. Jumlah potensi kerugian negara yang dapat diamankan meningkat dari tahun 2019 ke 2021 secara berturut-turut. Dari sebesar Rp 823.723.190 lalu tahun berikutnya Rp 2.583.757.789 dan 2021 ini sebanyak Rp 3.883.377.127.
Di samping itu, pihaknya melayani 112 perusahaan industri pengolahan di Kawasan Berikat perusahaan yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan. Dengan penangguhan pembayaran bea masuk dan bebas pajak dalam rangka impor, perusahaan sangat dimudahkan dan merasa mendapat dukungan untuk meningkatkan perekonomian negara. “Terjadi peningkatan nilai ekspor dari tahun 2020 sebesar Rp 32,19 T menjadi Rp 40,88 triliun,” imbuhnya.
Tentu saja Sucipto memiliki strategi untuk dapat membawa KPPBC Semarang seperti sekarang. Sosialisasi dan diskusi sering dilakukan untuk menyelaraskan pemahaman. Khususnya bila ada kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah.
Kemudian asistensi, monitoring, dan evaluasi rutin dilaksanakan. Ia juga mengapresiasi perusahaan yang menaati aturan dengan beragam penghargaan. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menggempur rokok illegal juga cukup intens.
“Masyarakat masih banyak yang mengkonsumsi rokok illegal karena harganya yang lebih murah. Tetapi kurang memahami efek negatifnya, antara lain menggerus penerimaan cukai dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan rokok legal,” jelas Sucipto.
Menaggapi hal itu, ia mempererat sinergi untuk melancarkan operasi penjualan, meningkatkan pengamatan, menindak tegas pelanggaran, hingga sosialisasi secara langsung maupun melalui berbagai media.
Lebih lanjut, setelah tahun ini pihaknya berhasil meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Di tahun mendatang, ia menargetkan peraihan status Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) selaras dengan peningkatan profesionalisme kinerja KPPBC Semarang.
“Tentunya 2022 kinerja kami harus meningkat. Penerimaan, kinerja ekspor perusahaan yang mendapatkan fasilitas, kepuasan pengguna jasa harus tepat meningkat dan pelanggaran menurun,” pungkasnya. (taf/ida)
