RADARSEMARANG.COM, Semarang – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memastikan akan menjalankan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat Jawa – Bali. Hanya saja, Hendi -sapaan akrabnya- masih belum memutuskan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut untuk diterapkan di kota yang dipimpinnya.
Sikap tersebut ditegaskan, karena secara hieraki dirinya sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mengamankan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatannya meninjau sentra vaksinasi Holy Stadium, Kota Semarang, Kamis (1/7/2021).
Ada dua poin yang menurutnya masih harus dipertimbangkan pelaksanaannya, yaitu terkait penerapan 100 persen Work From Home (WFH) untuk kantor di sektor non-esensial, serta larangan pelayanan di tempat untuk mal hingga PKL. Untuk itu Hendi mengaku masih perlu berdiskusi dengan banyak pihak terkait PPKM Mikro Darurat di Kota Semarang.
“Kami sedang diskusikan bagaimana teknis dan pengawasan secara detail untuk PPKM Mikro Darurat. Karena di Kota Semarang ini, juga sudah banyak diterapkan pembatasan. Nantilah, mungkin besok atau lusa ya,” tandasnya.
Sementara itu, jika nantinya PPKM Mikro Darurat dilaksanakan penuh di Kota Semarang, Hendi meminta semua pihak untuk memahami dan mematuhi kebijakan tersebut.
Menurut Hendi, kebijakan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar untuk pandemi tidak berlarut. Selain juga upaya lain seperti mempercepat pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Kota Semarang.
Terkait vaksinasi sendiri, Hendi menuturkan tengah mempersiapkan skema untuk menaikkan target vaksinasi di Kota Semarang dari 5.000 orang per hari, menjadi 10.000 orang per hari.
“Dalam program 1 juta vaksin, Polrestabes, TNI, Pemerintah Kota Semarang dapat kuota 5.000 warga tiap hari, tapi Pak Presiden mengatakan akan meningkatkan dua kali lipat pada Agustus mendatang. Sehingga saat ini sedang kita persiapkan semuanya,” tandasnya. (zal/aro)
