RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menambah ruang isolasi bagi warga yang terpapar Covid-19. Total ada 500 tempat tidur yang dipersiapkan. Tersebar di Balai Diklat Pemkot Semarang, asrama UIN Walisongo, rumah sakit di Kedungmundu, dan gereja di Marina. Dengan bertambahnya ruang isolasi, otomatis membutuhkan tambahan tenaga kesehatan (nakes) yang bisa ditempatkan di tempat isolasi yang baru akan dibuka.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sudah merancang dan memikirkan pembiayaan tambahan nakes untuk empat isolasi yang dibuat Pemkot Semarang. “Tambahan sekitar 500 tempat tidur ini sudah diperhitungkan secara cermat baik tenaga, obat dan pembiayaannya oleh Pemkot,” katanya kemarin.
Pria yang akrab disapa Hendi ini mengaku sudah menyetujui pengajuan nakes yang dibutuhkan untuk membantu Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam menangani kasus Covid di Kota Semarang. Menurut Hendi, kepala Dinas Kesehatan tentu sudah menghitung jumlah nakes yang diperlukan.
“Sudah dihitung Pak Hakam berapa jumlah tambahan yang diperlukan, sudah ada beberapa relawan yang dibutuhkan, tapi tentu saja akan membutuhkan tambahan anggaran dan saya sudah menyetujui itu dan bisa diproses oleh Pak sekda,” ungkapnya.
Balai Diklat milik Pemkot Semarang sudah dibuka dan digunakan untuk menampung pasien isolasi Covid-19 dengan kapasitas tempat tidur 100. “Selanjutnya minggu depan akan ada tambahan lagi 400-500 tempat tidur ditempat lain,” terangnya.
Rencananya, rumah sakit di daerah Kedungmundu yang membuka 100 tempat tidur khusus Covid-19 akan dibuka Senin (21/6). Untuk ruang karantina di asrama UIN dan gereja di Marina akan dibuka pada Selasa atau Rabu pekan depan.
Sementara itu, Pemkot mengambil kebijakan 30 persen work from office (WFO) bagi para ASN. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Litani Setyawati mengatakan jika kebijakan work from home (WFH) ataupun WFO diambil berdasarkan instruksi dari wali kota Semarang menyusul sejumlah pegawai di Pemkot terpapar Covid. “Memang ada pegawai kami yang terpapar, jadi kami konsen menjaga kesehatan mereka. Pak Wali meminta untuk menerapkan WFH dan WFO sebesar 30 persen,” katanya kemarin.
Meskipun 70 pesen pegawai menerapkan WFH, Litani menegaskan jika pihaknya tetap memantau absensinya. Selain itu, jika OPD tempat para pegawai ini bekerja membutuhkan kehadiran mereka, pegawai pun harus siap. (den/ton)
