RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pandataan pedagang Pasar Johar diperpanjang oleh Dinas Perdagangan hingga Senin (14/6/2021) mendatang. Pasalnya, baru sekitar 4.200 dari 7.900 pedagang yang melakukan input data. Sedianya pendataan hanya dilakukan 10 hari sejak akhir Mei lalu, dan ditutup Kamis (10/6/2021) kemarin.
Informasi yang dihimpun, banyak pedagang yang kesulitan melakukan input data secara online. Kebanyakan para pedagang terkendala saat memasukkan nomor register, sehingga harus diulang. Selain itu, banyak pedagang usia lanjut yang gagap teknologi, sehingga membutuhkan waktu, dan harus meminta bantuan orang lain saat input data.
Kasi Pengawasan Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Semarang Rois mengatakan, ada 4.704 pedagang yang sudah berhasil membuat akun. Sedangkan jumlah pedagang yang berhasil melakukan input data sekitar 4.200 hingga hari terakhir pendataan. Sementara data pedagang Johar di Dinas Perdagangan mencapai 7.900 orang.
“Masih banyak yang belum terdata, dan memasukkan berkas. Kebijakan dari kepala dinas, pendataan diperpanjang empat hari ke depan,” katanya ketika memberikan pendampingan di Pasar Johar Relokasi MAJT, Kamis (10/6/2021)
Rois mengakui, banyak pedagang yang mengalami kendala dalam melakukan input data. Tim pendamping di lapangan pun tidak boleh melakukan input, sifatnya hanya mendampingi pedagang, dan memberikan pengarahan.
“Banyak yang datang mengajak anak, atau keluarga untuk mengisi berkas. Input data mandiri dilakukan agar pedagang jujur. Kalau punya lima atau berapa kios sebut saja. Jujur punya berapa kios, punya register atau tidak,” paparnya.
Ada beberapa dokumen yang harus diunggah oleh pedagang, antara lain KTP, KK, surat izin pemakaian tempat dasaran (SIPTD), surat relokasi, dan dokumen pendukung lainnya. Data tersebut nantinya akan dicocokkan dengan data yang ada di dinas. Rois mengaku jika dinas telah membentuk tim seleksi dan verifikasi untuk memverifikasi data yang sudah valid.
“Setiap kios ini sudah ada registernya, nah pedagang harusnya mengajukan SIPTD. Sejak Pasar Johar terbakar, Dinas Perdagangan sudah tidak menerbitkan SIPTD. Jadi, data pedagang Pasar Johar telah terkunci, kita akan cocokkan lagi data register, surat rekomendasi, dan yang lainnya,” bebernya.
Setelah pendataan usai, dan dilakukan validasi data, nantinya akan bisa masuk ke pengundian lapak. Kenyataan di lapangan, ada juga pedagang yang tidak memiliki SIPTD namun punya nomor register tetap diwajibkan untuk melakukan input data lewat aplikasi.
“Mereka yang punya SIPTD berarti mereka punya register. Tapi yang punya register, belum tentu mereka punya SIPTD,” katanya.
Disinggung mengenai pedagang yang memiliki lebih dari satu lapak, menurut Rois, dinas akan bersifat adil. Pertama, pedagang ini akan diberikan satu kios terlebih dulu. Jika tidak, maka dikhawatirkan pedagang lainnya tidak bisa mendapatkan tempat.
“Misalnya, pedagang punya lebih dari satu kios, ya akan dapat satu kios sesuai dengan okupansi Johar Tengah dan Utara yang jumlahnya 1.200. Jika tidak begitu, unsur keadilan tidak ada. Kami ingin semua pedagang bisa masuk, meskipun hanya dengan satu kios,” tuturnya.
Pedagang yang memiliki kios lebih satu, lanjut dia, akan masuk dalam kategori pedagang grosir. Sehingga tidak ditempatkan di Johar Utara dan Tengah, hanya berfungsinya untuk pedagang retail.
Selain itu, sesuai dengan undang-undang cagar budaya, pedagang tidak boleh menambah bangunan di bangunan cagar budaya ini. Luasan kios di Pasar Johar, kata dia, bervariasi mulai dari 1,4 x 2 meter persegi hingga 4,7 x 3 meter persegi. Sedangkan untuk los ukurannya sama yakni 1,5 x 2 meter persegi.
“Tidak boleh ditambah atau dikurangi, bahkan dipaku juga nggak boleh. Harus sesuai dengan yang ada saat ini,” jelasnya.
Pantauan koran ini, pendataan pedagang masih terus berjalan di Pasar Johar relokasi di Kawasan MAJT, tepatnya di aula Blok F-10. Sejumlah pedagang tampak sibuk melakukan input. Tak jarang mereka mengajak anak, atapun meminta tolong pedagang lain karena berusia lanjut dan gagap teknologi.
“Dari kemarin nggak bisa ngisi nomor register, invalid terus. Jadi, saya minta tolong teman yang sudah input, juga diarahkan oleh petugas. Alhamdullillah semuanya sudah beres,” jelas Wariah, salah satu pedagang.
Menurut dia, banyak teman sesama pedagang yang mengalami kesulitan melakukan input. Selain gagap teknologi, banyak juga syarat yang kurang. Sehingga harus mengurus ke Dinas Perdagangan terlebih dahulu. “Ya ada yang ngurus dulu, ini infonya diperpanjang, sehingga pedagang sedikit lega,” katanya.
Selain di tempat relokasi, memang banyak pedagang yang langsung datang ke dinas untuk melakukan input, dan mengurus persyaratan yang kurang. Jauhar misalnya, ia memilih mendatangi kantor Dinas Perdagangan untuk melakukan input data, karena sempat mengalami kesulitan.
“Kendalanya berkas atau bukti SIPTD hilang, saya harus ngurus ke dinas. Saat dicocokkan, data saya sudah klop,” kata pria yang memiliki lapak kosmetik ini.
Plt Kasi Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Semarang YB Mahambara menjelaskan, pedagang yang tidak memiliki SIPTD karena hilang atau terbakar harus mengurus surat kehilangan kemudian ke dinas.”Jadi biar klir, juga menjadi bahan penelurusan dan mengecek pemegang kios,” tambahnya.
Rata-rata per hari pedagang yang bermasalah saat input mandiri atau input di Pasar Johar relokasi MAJT datang ke Dinas Perdagangan ada 50-100 pedagang. Sejak dibuka pada awal akhir Mei 2021 lalu, sampai 10 Juni kemarin total ada 300- an pedagang.
“Kebanyakan karena kesulitan input di MAJT, kemudian menanyakan/mengecek ke sini untuk memastikan apakah los/kiosnya ada atau tidak,” katanya.
Terpisah, Persatuan Pedagang Jasa Pasar (PPJP) Pasar Johar meminta Pemerintah Kota Semarang untuk mempermudah pedagang melakukan pengisian data dan persyaratan melakukan input data, dan kembali masuk Pasar Johar. Misalnya, pedagang yang tidak memiliki nomor register, dari total sekitar 7.900 pedagang ada juga pedagang pancaan atau pedagang yang tidak berjualan di kios atau los yang jumlahnya 1.800 orang.
“Jumlah pedagang yang tidak memiliki register sekitar 1.800 orang. Mereka pedagang yang membuka lapak di lorong-lorong pasar pada jam-jam tertentu,”kata Ketua PPJP Pasar Johar Surahman, Kamis (10/6/2021).
Ia menjelaskan, sesuai Perda Nomor 9 tahun 2013 yang punya register adalah los, kios, dan DT. Selain itu, masuk pakai ID card saja atau pedagang non register. Ia berharap pedagang ini bisa berjualan seperti dulu lagi.
Surahman juga sudah melakukan audiensi dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi terkait pendataan dan perpindahan pedagang Pasar Johar. Dari pemerintah, kata dia, sudah mengunci data pedagang. “Saya harap semua pedagang yang sudah masuk database Dinas Perdagangan bisa masuk meski saat ini belum dapat mengisi data lantaran terkendala berkas yang sudah terbakar,” bebernya.
Pedagang yang kehilangan beberapa surat-surat berharga saat peristiwa kebakaran Pasar Johar ini, lanjut dia, mengalami kesulitan untuk mendaftar dalam aplikasi Pendawa. Ia menjelaskan, dari pertemuan dengan Hendrar Prihadi, menurutnya, kebijakan dari orang nomor satu di Semarang ini cukup bijak.
“Selain perpanjangan pendaftaran, pedagang juga tidak harus memasukkan surat-surat asli jika memang tidak ada, karena nantinya dari Dinas Perdagangan akan melakukan verifikasi sesuai dengan nomor register dan database yang ada,” katanya. (den/aro)
