RADARSEMARANG.COM, Semarang – Rabu (7/4/2021) pagi, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meresmikan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2020. Tercatat dari pagu Rp 4,377 triliun, terealisasi sebesar 94,32 persen atau Rp 4,128 triliun. Terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 1,964 triliun dan Rp 2,412 triliun belanja langsung.
Proyek pembangunan tersebut di antaranya Kampung Nelayan Tambakrejo, Masjid Al Haibah Mangkang, rehabilitasi SMP Negeri 34 Semarang, Puskesmas Plamongansari dan Puskesmas Bugangan, Pembangunan Gedung Sadewa RS KRMT Wongso Negoro (RSWN), Peningkatan Jalan Senopati, Alun-alun Johar Tahap III, Fasilitas Umum Olahraga (Lapangan Basket Pekunden, Gebangsari, dan Lapangan Voli Kanguru Raya).
Hendi –sapaan akrab wali kota– menuturkan, pembangunan pada 2020 tidak berjalan sesuai rencana karena sumber pendapatan Pemerintah Kota Semarang tidak maksimal akibat adanya pandemi Covid-19.
“Rencana semula APBD 2020 sebesar Rp 5,2 triliun, namun turun Rp 900 miliar menjadi Rp 4,3 triliun karena pendapatan kita tidak maksimal. Tapi tidak apa-apa masa pandemi Covid-19 menimpa semua penjuru, bagaimanapun harus kita lewati,” ujarnya.
Tahun ini, pihaknya akan melakukan perbaikan kinerja, rekonstruksi, serta melakukan penyusunan strategi pasca pandemi. Kolaborasi antara strategi, rencana program dengan kecepatan eksekusi di lapangan menjadi kekuatan untuk kita bangkit dan mewujudkan program-program pembangunan.
Hendi menambahkan, pekerjaan rumah di 2021 ini adalah mengembalikan situasi seperti sebelum Covid-19. Untuk itu, pihaknya akan mengejar ketertinggalan dalam sektor ekonomi, dengan memprioritaskan sejumlah kegiatan yang terpaksa harus tertunda pada 2020. Kegiatan yang dilanjutkan di antaranya pembangunan rumah sakit tipe D, jembatan kaca di Tinjomoyo, lapangan olahraga, dan sejumlah kegiatan lain.
Ke depan pihaknya meminta tokoh masyarakat untuk memanfaatkan rembug RW, musrenbang kelurahan, dan musrenbang kecamatan untuk mengoordinasikan kondisi di lingkungannya. Tahun depan lurah akan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran. Posisinya akan seperti kepala dinas di lingkup kecil yang akan mengelola anggaran di wilayahnya.
Rencananya, masing-masing lurah akan memperoleh anggaran minimal Rp 1,1 miliar yang akan ditentukan, di-post-kan ke RW mana.“Untuk itu, para tokoh masyarakat harus mampu berkomunikasi dengan lurah dan sebaliknya,” tegasnya.
Sementara kegiatan penanganan Covid-19 sudah sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, yaitu ada minimal penganggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19, termasuk di antaranya bansos, tim siaga Covid, operasi yustisi, dan pelatihan CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability). (den/aro)
