Masih Ada 3.000 Anak Stunting di Semarang, Wali Kota Hendi: PR Masih Belum Selesai

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kota Semarang masuk nominasi pilot project dalam penurunan angka kematian, ibu, bayi dan stunting.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menilai, penanganan ibu hamil dan stunting di Kota Semarang sangat baik. Kebijakan wali kota Semarang perihal ketersediaan tenaga kesehatan di setiap kelurahan yang memantau kondisi ibu hamil, hingga pengawalan dan pelaksanaan posyandu secara rutin dapat dijadikan contoh bagi kota-kota lain.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengapresiasi upaya tersebut. Pasalnya, ia telah menetapkan persoalan stunting dan penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai fokus program jangka pendek pada periode kedua kepemimpinannya. Ia senang upayanya dalam menjadikan masyarakat lebih sehat dan bergizi didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya BKKBN yang akan menurunkan program dan anggarannya guna memerangi persoalan stunting.

“Dari 1,7 juta jiwa masih ada sekitar 3.000-an anak yang masih stunting. Artinya, PR masih belum selesai. Kita harus bekerja keras untuk mengentaskannya,” tuturnya usai memberi pengarahan dalam kegiatan Quality Assurance/Asistensi terhadap OPD Pemerintah Kota Semarang di kantor DP3A, Rabu (17/3/2021).

Selama ini, pihaknya telah menjalankan program penanganan pemberian makanan tambaha, penempatan Petugas Surveilans Kesehatan (Gasurkes) di setiap kelurahan, dan pemantauan ibu hamil. “Stunting ini ditentukan saat proses kehamila, maka itu pemantauan ibu hamil seperti pengecekan gizi saat kehamilan, kontrol dokter, dan suplai makanan tambahan menjadi sebuah cara untuk minimal potensi  stunting,” tambah Hendi.

Dirinya juga meningkatkan anggaran PMT yang semula Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu. Harapannya, melalui PMT yang cukup, dapat meningkatkan gizi ibu dan bayi. Tak hanya itu, wali kota pun memperhatikan kondisi bayi usai kelahiran. Ia menyebut, ada usia emas anak yang harus diperhatikan. Supaya tumbuh kembang anak menjadi baik. Hal itu mencakup penimbangan secara rutin melalui posyandu, pemberian makanan tambahan, dan melibatkan dokter puskesmas guna menangani anak yang sakit.

Rencana BKKBN menjadikan Kota Semarang sebagai pilot project pendataan keluarga, sebagai basis data agar tercipta zero stunting. Sedangkan program pendataan keluarga akan dimulai serentak pada 1 April 2021 mendatang. Ke depan akan dilakukan kunjungan lapangan guna memverifikasi data kependudukan, seperti jumlah dan jarak anak, angka kemiskinan, keberadaan ibu hamil, hingga kondisi stunting di suatu keluarga. (bbs/aro)