RADARSEMARANG.COM, Semarang – Puluhan driver Grab di Kota Semarang menggeruduk Gedung DPRD Kota Semarang, Kamis (26/11/2020). Mereka mengadu kepada wakil rakyat, karena merasa diputus hubungan mitra secara sepihak oleh aplikator.
Menurut informasi yang dihimpun, total ada lebih dari 700 mitra driver Grab di Kota Semarang. Pemutusan mitra kerja terjadi di awal September 2020. Aplikator menuding para mitra melakukan kecurangan dan penyalahgunaan voucher konsumen.
“Memang ada beberapa rekan kami yang melakukan kesalahan itu, tapi tidak semua driver. Peringatan pun tidak ada, langsung diputus begitu saja,” kata Perwakilan Asosiasi Driver Grab Bergerak Kota Semarang, Lukman.
Upaya mediasi tidak dilakukan aplikator dengan para mitra. Akibatnya saat pandemi ini banyak mitra Grab yang menganggur. Selain itu, aplikator juga dinilai tidak adil, karena mengaktifkan kembali beberapa akun yang sebelumnya ter-suspend.
“Ada beberapa yang diaktifkan lagi dan jadi mitra lagi, setelah kita cari tahu ternyata kebanyakan mereka adalah anggota komunitas yang di ada di bawah kendali Grab. Jelas ini tidak adil,” keluhnya.
Karena menjadi mata pencaharian utama, para mantan mitra Grab pun wadul ke DPRD Kota Semarang. Mereka meminta agar wakil rakyat bisa memberikan jalan keluar dengan memanggil aplikator, dengan harapan bisa kembali bekerja.
“Kita datang untuk menuntut keadilan, kami ingin bisa kembali bekerja,” harapnya.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman menemui beberapa perwakilan driver yang sudah dinonaktifkan. Pilus –begitu ia disapa– berencana akan merekomendasikan ke Komisi D untuk mengundang pihak aplikator Grab, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kata temen-temen (driver), saat ada masalah aplikator selalu bungkam ketika ada protes. Sebenarnya ini masalah antarpersonal dan aplikator, karena jumlahnya banyak, kami respons dan kami tanggapi keluhan mitra Grab yang dinonaktifkan ini,” katanya.
Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, setelah calon Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi habis cuti kampanyenya, legislatif dan eksekutif akan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kami minta waktu, kawan-kawan juga jangan pesimistis, saya dan Mas Hendi akan mencarikan jalan keluar,” janjinya.
Meski, diakui Pilus, ini semua adalah masalah internal perusahaan. Namun sebagai wakil rakyat, ia akan berusaha menjembatani pertikaian yang terjadi antara mitra driver dengan perusahaannya. Terlebih lagi, pihak perusahaan hanya memberikan alasan yang kurang masuk akal bagi para driver, yakni pemutusan mitra terjadi karena sudah tersistem dari pusat.
“Belum lama ini sudah didisposisi ke Komisi D untuk mengundang aplikator, namun dari aplikator katanya nggak datang. Saya minta Komisi D untuk kembali memberikan surat agar aplikator bisa duduk bersama menyelesaikan masalah,”tegasnya. (den/aro)
