RADARSEMARANG.COM, Semarang – Normalisasi Sungai Beringin yang sudah lama terkatung-katung, mulai ada titik terang. Pemkot Semarang akan menganggarkan pembebasan lahan normalisasi sungai ini pada 2021 mendatang. Sungai di wilayah barat Kota Semarang ini kerap meluap hingga menyebabkan banjir. Tak hanya merendam Jalan Pantura, banjir juga menggenangi permukiman warga di wilayah Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, Wonosari, dan Mangunharjo.
“Pembebasan lahan rencananya akan dianggarkan pada 2021 nanti. Kondisi sungai saat ini sangat rawan banjir,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, kemarin.
Pilus –sapaan akrabnya– menjelaskan, terkait bencana alam, memang tidak bisa diprediksi. Namun paling tidak bisa dilakukan langkah antisipasi. Normalisasi Sungai Beringin sendiri, merupakan ranah dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana. Pemerintah Kota Semarang mendapatkan mandat untuk melakukan pembebasan lahan.
“Program ini sudah dirancang dan siap dilanjutkan, karena sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Semarang. Prioritas memang penanganan banjir dan rob. Wilayah timur dan selatan sudah, tinggal wlilayah barat, yakni normalisasi Sungai Beringin,“ jelasnya.
Belum lama ini, Komisi C DPRD Kota Semarang mendatangi dan memantau Sungai Beringin di wilayah Mangkang Wetan. Sungai yang membentang dari Kecamatan Mijen, Ngaliyan, dan berhulu di Kecamatan Tugu ini kerap menjadi penyebab banjir di wilayah Kelurahan Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, Mangunharjo dan Wonosari.
“Selain merusak permukiman warga. Banjir juga melumpuhkan Jalan Pantura atau jalan nasional, sehingga dikhawatirkan perkonomian bisa terganggu, sehingga harus ada upaya khusus untuk menangani banjir,” jelas Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang HM Rukiyanto.
Ia menjelaskan, permasalahan banjir di Kota Semarang hanya tersisa di wilayah barat. Untuk wilayah tengah dan timur sudah bisa diatasi. Selain Sungai Beringin, Sungai Plumbon pun kerap menjadi penyebab banjir, karena penyempitan aliran sungai dan sedimentasi yang parah.
“Jika permasalahan di Sungai Beringin bisa diatasi, kami optimistis banjir di wilayah paling barat Kota Semarang ini bisa teratasi,” tegasnya.
Komisi C, lanjut dia, memberikan perhatian khusus terkait permasalahan banjir di Mangkang dan sekitarnya. Politisi PDI-Perjuangan ini juga meminta pemkot memberikan perhatian serius, salah satunya mendorong percepatan normalisasi Sungai Beringin dengan memberi alokasi anggaran yang cukup bagi pembebasan lahan.
“Tahun 2019 sudah kami anggarkan, tahun ini juga disediakan, namun harus digeser karena pandemi. Namun tahun depan, kami siap alokasikan anggaran untuk pembebasan lahan,” bebernya.
Ia menjelaskan, jika kebutuhan lahan untuk normalisasi Sungai Beringin dari muara hingga ke jembatan di jalur Pantura sepanjang kurang lebih 4 km mencapai 210.124 meter persegi. Sedangkan yang sudah dibebaskan mencapai 107.500 meter persegi. Sehingga masih ada kekurangan 102.624 meter persegi.
“Diharapkan bisa tuntas pada tahun 2021, BBWS Pemali – Juana, juga siap melakukan normalisasi mulai dari jembatan di Pantura Mangkang, sampai ke muara pada tahun ini,” katanya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono menambahkan, jika normalisasi Sungai Beringin menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
“Kita ingin tahu perkembangannya. Infonya Sungai Beringin 2020 ini sudah groundbreaking. Normalisasi dilakukan multiyears mulai 2020 hingga 2022,” ujarnya.
Dari pantauan yang ia lakukan, politisi PKS ini mengakui jika normalisasi Sungai Beringin mendesak dilakukan. Apalagi adanya penyempitan sungai di bagian muara yang hanya memiliki lebar lima sampai enam meter, ditambah sedimentasi yang parah.
“Rencananya, BBWS nanti lebarnya dari muara ke atas paling tidak 33 meter. Sudah termasuk sepadan sungai. Kami harap ini segera berjalan,”harapnya. (den/aro/bas)
