RADARSEMARANG.COM, Semarang – Tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Semarang kembali dilanjutkan setelah keluarnya PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Partai politik (parpol) pun mulai menentukan sikap terkait dukungan yang diberikan pada Pilwalkot 9 Desember mendatang. Setiap parpol mulai memanasi mesin politiknya.
Ketua DPD PKS Kota Semarang Suharsono mengatakan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jateng ataupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait kondisi Pilwalkot Kota Semarang saat ini.
“Kita sudah sampaikan, misalnya petahana yang kemungkinan menjadi calon tunggal dan kondisi politik yang ada di Semarang saat ini,” katanya kepada RADARSEMARANG.COM (17/6/2020).
Suharsono menjelaskan, masukan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan langkah politik PKS Kota Semarang dalam Pilwalkot 2020 ini. Apakah akan mendukung pasangan Hendrar Prihadi – Hevearita Gunaryanti Rahayu yang merupakan calon petahana atau mengambil kebijakan lain.
“Arahannya bagaimana kita manut, yang jelas semuanya sudah kita lakukan dan telah disampaikan. Rekomendasi turun ke siapa, tentunya kita tunggu arahan dari DPP PKS,” tuturnya.
Seperti diketahui PKS memiliki enam kursi di DPRD Kota Semarang dan belum memberikan sikap politik untuk Pilwalkot 2020. Apakah memberikan dukungan kepada calon petahana ataupun mengusung calon lain dengan cara berkoalisi dengan partai lainnya.
“Untuk rekomendasi atau langkah politik dari pusat, saya berharap secapatnya bisa keluar. Soalnya DPP juga masih harus membagi konsentasi 270 daerah yang tahun ini menyelenggarakan Pilkada,” katanya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang Wahyoe Winarto ketika dihubungi RADARSEMARANG.COM menjelaskan, jika langkah politik partai masih mendukung petahana Hendrar Prihadi – Hevearita Gunaryanti Rahayu. “Kita masih mendukung petahana, Mas,” ucapnya singkat.
Disinggung terkait rekomendasi, pria yang akrab disapa Liluk ini menjelaskani jika rekomendasi dari pusat belum turun ke DPC Demokrat Kota Semarang. “Untuk rekomendasi belum turun, kita masih menunggu,” katanya.
Terpisah, Ketua KPU Kota Semarang Henry Cassandra Gultom mengatakan, jika pihaknya pada prinsipnya siap menjalankan semua tahapan Pilkada, misalnya pemutakhiran data dan lainnya. Namun karena terjadi di masa pandemi, keputusan yang diambil harus sesuai dengan payung hukum yang dikeluarkan KPU Pusat. “Pastinya tahapan-tahapan ada perubahan, pada dasarnya tidak masalah. Namun kami mohonkan sebelum kami mengambil tindakan, kita butuh payung hukum agar ke depan tidak terjadi kesalahan,” katanya kepada RADARSEMARANG.COM.
Pria yang akrab disapa Nanda ini menjelaskan, pemutakhiran data bisa saja dilakukan online maupun offline. Pada dasarnya ia siap melaksankan, termasuk pencocokan data dan penelitian (coklit) yang kabarnya akan dilakukan pihak RT ataupun RW setempat.
“Ya termasuk itu harus ada dasar hukumnya juga, sebenarnya langkah positif jika petugas data pemilih mengambil orang di wilayah tersebut, rekapitulasinya akan lebih sederhana. Untuk petugas data pemilih kebutuhannya sekitar 3.619 orang,” ujarnya.
KPU Kota Semarang sendiri akan menambah 619 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilwalkot 2020. Sebelum pendemi KPU Kota Semarang membentuk 3 ribu TPS, kemudian ditambah 619 TPS menjadi 3.619 TPS yang tersebar di Kota Semarang. Selain itu, pada tahun ini, petugas yang ada di TPS pun diambil yang usianya di bawah 50 tahun. (den/aro/bas)
