RADARSEMARANG.COM, Semarang – Semua objek wisata termasuk desa wisata yang ada di Kota Semarang ditutup. Seperti, Kampung Jawi, Kelurahan Sukorejo dan Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati.
“Semua kegiatan diliburkan. Jujur ada warga yang mengandalkan kehidupannya dengan kampung ini,” kata Ketua Pokdarwis Kampung Jawi, Siswanto kemarin.
Sedikitnya ada 75 pelaku wisata yang terdampak. Mereka adalah pelaku UMKM, tukang parkir, petugas kebersihan pemandu wisata dan lainnya praktis tidak mendapatkan penghasilan. Hal yang sama dirasakan pengelola Desa Wisata Kandri yang juga harus gigit jari.
Masduki, pengurus Desa Wisata Kandri mengaku banyak warganya yang terdampak. Misalnya pelaku UMKM, hingga homestay. Total ada 100 rumah yang jadikan homestay tidak mendapatkan penghasilan sedikitpun.
“Dampaknya sangat besar, pelaku UMKM yang jumlahnya 60 pun terdampak, pemandu wisata yang jumlahnya 30 orang pun tidak bekerja sama sama sekali,” keluhnya.
Sepinya Kandri, lanjut Masduki, mulai terasa ketika pemerintah menetapkan kebijakan belajar di rumah. Ditambah dengan pemkot menutup semua objek wisata termasuk desa wisata, praktis tidak ada pemasukan ke pelaku wisata di Kandri.
“Biasanya anak-anak sekolah atau wisatawan itu ambil paket wisata edukasi. Mereka belajar dan bermain di sawah dengan. Tapi sejak kebijakan belajar dirumah, sudah mulai sepi,” tambahnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang Indriyasari menjelaskan jika pandemi korona memang sangat berdampak terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Usaha makanan misalnya, bisa melirik layanan pesan antar, hotel yang terdampak bisa menyediakan paket isolasi diri,” tuturnya.
Menurut wanita yang akrab disapa Iin ini, setidaknya ada delapan desa wisata di Kota Semarang yang tutup. Dirinya mendata pelaku pariwisata yang terdampak tidak hanya untuk desa wisata, namun juga semua sektor usaha pariwisata.
“Kami sudah melakukan pendataan di semua sektor wisata, misalnya yang karyawannya dirumahkan, di PHK dan lainnya. Bukan hanya di desa wisata. Nanti data yang kami miliki akan diproses dinsos untuk bisa mendapatkan bantuan,” katanya.
Agar bisa bertahan, Disbudpar lanjut Iin, juga telah memberikan penundaan pajak daerah. Selain itu juga berusaha memfasilitasi keringanan biaya listrik dan BPJS. “Untuk biaya listrik, kami sedang komunikasikan dengan Pemprov,” pungkasnya. (den/zal/bas)
