Tak Capai Target, Pemkab Butuh Tambahan Waktu

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang menargetkan wilayahnya bisa Bebas Open Defecation Free (ODF) atau buang air besar sembarangan akhir tahun 2019 ini. Namun hingga kini baru 83 persen yang bisa terpenuhi.

“Seharusnya 2020 awal sudah bebas ODF. Saat ini kita sudah 83 persen. Totalnya baru 62 desa yang baru ODF. Jadi kita target ulang bulan juli 2020 bebas ODF,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dr Hidayah Basbhet Senin (16/12).

Basbeth berharap semua pihak terkait dengan segala upaya serta berbagai sumber pendanaan melakukan jambanisasi. Menurutnya, pendanaan bisa menggunakan dana desa, dana BLUD dan dana CSR. “Pertengahan 2020 harus sudah bebas ODF. Kami meminta kades tidak takut pakai dana desa untuk pembuatan jamban masyarakat. Karena (program jambanisasi) bagian dari infrastruktur,” tegas dr Hidayah Basbhet.

Untuk menyukseskan gerakan tersebut, kini ada 7 desa yang turut mendeklarasikan diri bebas ODF. Diantaranya Desa Babadan Kecamatan Kandeman, Desa Wonodadi Kecamatan Bandar, Desa Clapar Kecamtan Subah, Desa Kebumen Kecamatan Tersono, Desa Cluwuk Kecamatan Tulis dan Desa Sembojo Kecamatan Tulis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Nasikhin mengatakan, ODF Kabupaten Batang saat ini dalam peringkat cukup memprihatinkan. Karena masuk dalam rangking ke-30 di Jawa Tengah. Perlu langkah yang serius dan radikal. “Harus ada upaya radikal atau sungguh-sungguh untuk menyadarkan masyarakat agar bebas dari ODF. Karena buang air besar sembarangan akan menimbulkan banyak penyakit,” jelas Sekda Nasikhin.

Sebagai upaya menyukseskan bebas ODF atau buang air besar sembarangan perlu sosialisasi secara masif, terstruktur dan sistematis. Hal ini untuk mengubah masyarakat agar memiliki pola pikir sehat, pola hidup sehat, dan perilaku sehat.

Terbukti, di Kabupaten Batang bebas ODF rangking tertinggi diraih Kecamatan Warungasem mencapai 95 persen. Sementara terendah Kecamatan Bawang. Baru mencapai 67 persen. “Keberhasilan ODF dipengaruhi oleh kepala desa yang harus memiliki 5K, yakni komitmen, kosnisten, kompeten, komunikasi dan keteladanan,” kata Nasikhin. (han/zal)