Bambang Kusriyanto, Memimpin dengan Kedisiplinan

RADARSEMARANG.COM, Menuju parlemen modern, semua anggota harus disiplin. Itu yang ditekankan Bambang Kusriyanto, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Jawa Tengah 2019-2024.

DISIPLIN waktu, disiplin komunikasi dan disiplin bertindak. Ketiganya harus dilakukan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, semua anggota memahami dan dapat melaksanakan 3 fungsi DPRD dengan baik. Fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.

”Tidak ada seorang anggota DPRD yang tidak tahu. Kemudian dalam proses pelaksanaannya harus seusai dengan program kegiatan yang sudah dicanangkan dalam pembahasan APBD,” jelas pria tegas ini saat ditemui di kantor DPD PDIP.

Bambang Kusriyanto menekankan pada kecepatan, ketepatan dan tepat sasaran dalam parlemen modern periodenya. Ia tidak ingin ada persepsi masyarakat bahwa anggota DPRD itu hanya datang, duduk, diam, dan duit. Karenanya, anggota DPRD harus tertib melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat.

”Landasan parlemen modern adalah tata tertib. Mengatur seluruh kegiatan, sekaligus kewajiban dan tanggung jawab anggota DPRD. Proses di pembahasan di DPRD itu, contohnya pelaksanaan penganggaran, semua anggota DPRD harus paham. Regulasi dan tahapannya juga harus diketahui,” ujarnya.

Dalam hal  ini, penting bagi anggota DPRD Jateng untuk cepat merespon aspirasi masyarakat. Karena waktu, ia katakan, sudah dibagi. Saat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun, semua aspirasi masyarakat harus sudah masuk. Selanjutnya, saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), semua program kegiatan harus masuk di dalamnya. ”Sehingga ketika disepakati KUA-PPAS antara DPRD dan Gubernur, maka APBD tinggal meletakkan biaya di KUA-PPAS itu,” jelasnya.

Berbicara parlemen digital, pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini berpendapat, selain proses digital yang menggantikan cara-cara manual, perlu pula dimiliki oleh setiap anggota, perilaku yang disesuaikan dengan posisinya sebagai wakil rakyat. Termasuk perilaku tertib waktu dan anggaran. Sebab ia tekankan, parlemen modern tidak melulu soal IT saja.

Untuk urusan ini, Bambang juga merombak tata tertib parlemen modern periodenya.  Salah satunya, kehadiran pada rapat kuorumnya adalah kehadiran fisik. Ini yang membedakan dengan tata tertib sebelumnya.

”Yang lama kalau tidak memenuhi kuorum diskors pertama, diskors kedua dan tetep tidak memenuhi, akan dilanjutkan. Itu kita hilangkan. Ke depan kalau sudah diskors pertama tidak kuorom dan kedua tidak kuorom, maka akan diagendakan kembali oleh pimpinan DPRD,” imbuhnya menjelaskan.

Dengan kepemimpinannya yang menekankan pada disiplin ini, DPRD Jawa Tengah menargetkan ada 16 perda di tahun 2020. Sebanyak 5 perda usulan masing-masing komisi DPRD dan 11 perda dari eksekutif. Dan sekali lagi ia tekankan, bukan soal kuantitas. Substansi dari 16 perda tersebut lebih penting dan harus mengena.

Hindari Kebuntuan Komunikasi

KOMUNIKASI dinilai penting oleh mantan ketua DPRD Kabupaten Semarang ini. Menurutnya, komunikasi harus terus dibangun untuk menghindari munculnya kebuntuan. Termasuk dengan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah.

Bambang menjelaskan, sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah (Pemda). Sehingga penting adanya komunikasi antara DPRD dengan eksekutif untuk dapat melaksanakan pemerintahan daerah.

”Komunikasi yang dibangun itu disepakati berdua dan diimplementasikan dalam pembahasan-pembahasan,” terangnya.

Komunikasi pula yang membuat 3 pilar dalam struktural partai berjalan baik. Eksekutif, legislatif dan partai. Menjadikan program-program partai dapat dilaksanakan dengan baik pula. Buahnya, APBD yang digunakan sebanyak-banyaknya uuntuk kepentingan rakyat kecil.

”Kami komunikasikan di situ kalau ada yang perlu dikomunikasikan atau dirembug. Dirembug 3 pilar itu,” ujarnya.

Selain dengan 3 pilar, Bambang juga dikenal intens menjalin komunikasi dengan konstituennya. Selain komunikasi untuk menyerap aspirasi secara formal lewat reses, ia juga membuka luas posko atau rumah aspirasi untuk menampung aspirasi  masyarakat melalui diskusi. Semua orang bisa masuk dan semua persoalan bisa disampaikan.

Tak ayal, karena banyak orang dan tentu membutuhkan waktu lama. Tidak jarang diskusi yang ia lakukan bersama warga bisa sampai pagi. ”Karena memang bisanya hanya malam ya kita diskusi, menampung aspirasi masyarakat itu,” ujar pria yang selalu taat pada perintah partai ini. Termasuk ketika ditugaskan untuk maju di provinsi dan menjadi ketua.

Meski harus tidur pagi, ketika ada rapat pukul 9 pagi, sebelum jam 9 ia sudah sampai di kantornya. Contoh disiplin yang baik bagi para anggota.

Jaga Nilai Sejarah dan Budaya

DI hari Sumpah Pemuda ini, Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto mengajak masyarakat, terutama pada pemuda untuk terus menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya. Dalam menjaga kedua hal ini, peran pemuda harus sangat kuat. Bukan tanpa sebab, ia katakan, sebuah negara akan otomatis terjajah ketika masyarakatnya melupakan sejarah.

”Bung Karno mengatakan, tidak perlu angkat senjata untuk menjajah satu negara, hilangkan saja sejarahnya,” ujarnya megutip kalimat bapak pendiri bangsa.

Di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sendiri ada istilah Ojo Pedot Oyot. Tidak berbeda dengan ajakan untuk tidak melupakan sejarah. Dalam artian, tokoh-tokoh senior partai yang sudah ikut membangun negeri ini harus tetap dilanjutkan perjuanganya oleh generasi penerusnya.

Satu tantangan yang dia lihat dalam menjaga sejarah saat ini adalah ketika harus menghadapi perekembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi dinilainya telah mengurangi intensitas pertemuan para generasi muda untuk sekedar berdiskusi di kampus maupun di dalam organisasi kepemudaan lainnya. Padahal, menurutnya, pertemuan tatap muka kan memberikan dampak positif dan itu penting daripada sekadar melalui pesan sosial media.

”Secara substansi sebenarnya tidak melupakan sejarah. Tapi yang begini ini perlu digerakkan dalam rangka, kalau Bung Karno menyatakan bahwa, kuat karena kita bersatu, bersatu karena kuat,” ujarnya kembali menyitir kalimat presiden pertama RI.

Ia berpesan, sumpah pemuda yang sudah digaungkan tahun 1928 sudah semestinya menguatkan bangsa Indonesia karena semua pemudanya bersatu. Dalam praktiknya, para pemuda memang berasal dari latar belakang berbeda. Mulai dari suku, agama dan beberapa lainnya. Hanya saja, semua harus bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ”Satu Nusa, satu Bangsa,” tandasnya. (sga/adv/ida)