RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Rencana penambahan jumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang mendapat respon yang berbeda-beda dari kalangan DPRD Kota Semarang. Anggota DPRD Kota Semarang yang juga politikus Partai Golkar Wisnu Pujonggo mengungkapkan, jika persoalan yang akan muncul terkait dengan tenaga administrasi di setiap kantor kelurahan dan kecamatan.
“Wong sampai hari ini saja kita masih mengalami kesulitan pengisian jabatan yang ada di kelurahan dan kecamatan. Sedangkan konsentrasi yang diberikan sejauh ini masih di bidang kesehatan saja,” ujar Wisnu kepada RADARSEMARANG.COM, Kamis (3/10).
Sehingga rencana pemekaran jumlah kecamatan dan kelurahan memang harus dipersiapkan dengan matang. Dikatakannya, sampai sekarang memang belum ada pemberitahuan atau semacam komunikasi antara eksekutif ke pihak legislatif. Hal itu dikarenakan masih dalam tahap kajian oleh Pemkot Semarang. “Jadi, kami belum tahu secara detail yang diharapkan. Tempo hari memang kami cenderung meminta apabila diperluas ya hanya yang padat penduduk saja,” katanya.
Beberapa wilayah yang menurut Wisnu perlu dimekarkan, yakni Banyumanik, Semarang Barat, Pedurungan, dan Genuk. “Karena wilayah tersebut sangat padat sekali. Yang paling penting juga prasarana dan prasarana harus dipersiapkan,” ujarnya.
Persiapan jangka panjang seperti halnya berapa lurah yang harus dibutuhkan? Siapa saja ASN yang berpotensi menjadi lurah, juga harus diperhatikan. Menurutnya, hal itu merupakan tenaga pendukung dari pemekaran. Selain itu, lanjutnya, ia juga mempertanyakan apakah rencana ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat atau belum. Pasalnya, harus ada koordinasi lebih lanjut. Artinya, ada keterpaduan antara keinginan pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat.
“Kalau sekadar keinginan pemkot saja nanti kebutuhan ASN bagaimana? Kita harus juga berpikir,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menyoroti jika beberapa pekerjaan rumah Pemkot Semarang yang juga masih belum terselesaikan. Dikatakan Wisnu, pekerjaan rumah tersebut antara lain kondisi kantor kelurahan di beberapa titik yang masih belum memadahi. “Menurut hemat kami, (pemekaran) itu bagus, namun yang terpenting kapan itu terlaksana. Wacana itu harus digodok sedemikian rupa biar bisa tercapai,” katanya.
Meski begitu, dirinya tetap mendukung apabila rencana tersebut benar-benar terlaksana. “Kalau tujuannya mempermudah secara administrasi masyarakat kita dukung,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim. Politikus Partai Gerindra tersebut pada dasarnya sangat setuju apabila pemekaran kantor kecamatan dan kelurahan benar-benar dilaksanakan. Menurut Mualim, pelayanan kepada masyarakat dengan baik bisa diwujudkan salah satunya dengan mendekatkan kantor pemerintahan dengan masyarakat itu sendiri. “Pemekaran itu prinsipnya kita suport. Disatu sisi 0memang perlu di lakukan sebagai bahan pertimbangan, jika wilayahnya terlalu luas, penduduk banyak, kelurahan sedikit, itu yang kasihan juga masyarakat sendiri,” kata Mualim. (ewb/aro)