BKKBN Rebranding, Sasar Remaja

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG –Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan rebranding dengan pendekatan milenial dalam menjalankan program kebangsaan. Selain itu, menggandeng tiga lembaga, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan PKK dalam mengintensifkan program.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat, Nofrijal saat berkunjung ke kantor BKKBN Jateng di Jalan Pemuda, kemarin. Menurutnya, komitmen tersebut akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2020-2024.

“Kami menargetkan angka total fertility rate (TFR) 2,21 anak per ibu. Karena itu, selain melakukan rebranding secara milenial, kami juga menggandeng tiga lembaga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan program Keluarga Berencana (KB),” kata Nofrizal.

Pihaknya juga menyisir pemerintah kabupaten/kota yang memiliki grand design kependudukan dalam upaya melakukan pengendalian penduduk. Pihaknya menargetkan indeks pembangunan keluarga pada 2020. “Targetnya BKKBN memiliki one data policy,” tandasnya.

Sedangkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng Wagino mengatakan bahwa jumlah penduduk Jateng saat ini sekitar 34,2 juta orang. Bahkan, satu km persegi wilayah di Jawa Tengah sudah ditempati 1,2 juta orang. “Jika tidak dikendalikan dengan baik, jumlah penduduk Jawa Tengah diprediksikan mencapai 45 juta orang di tahun 2025,” tandasnya.

Menurutnya, dari 35 kabupaten/kota di Jateng, jumlah penduduk yang besar ada di Cilacap, Banyumas, Grobogan, dan Blora. Selain karena luas wilayah, ledakan ini terjadi karena banyaknya pernikahan usia anak yang tinggi. ”Grobogan itu tingkat perkawinan usia anaknya cukup tinggi,” ujarnya kepada koran ini.

Ledakan jumlah penduduk, diterangkannya, mempengaruhi pada sejumlah hal. Diantaranya daya tampung di Jawa Tengah. Termasuk dalam hal penyiapan lahan pertanian, serta pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan di Jawa Tengah. ”Termasuk juga pengaruh dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Karena ini kaitannya dengan IPM,” ujarnya.

Program pencegahan ledakan penduduk terus dilakukan BKKBN Jateng. Salah satunya menyasar para remaja untuk tidak melakukan pernikahan dini. Selain untuk mengendalikan, ia katakan, menikah di usia anak memiliki resiko tinggi.

”Sebenarnya di UU nomor 1 tahun 74 usia 16 wanita boleh menikah dan pria 19 tahun. Tapi sudah diamandemen, sekarang wanita 19 tahun dan laki-laki 19 tahun sudah boleh menikah. Tapi kami promosi kami sebaiknya perempuan usia 21. Dari segi kesehatan, ekonomi mudah-mudahan siap dan mental juga siap,” terangnya. (sga/ida)